Komisi VIII DPR Taksir Kerugian Banjir Sumatra Tembus Rp200 Triliun

Marwan juga mendorong status banjir Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional untuk mempermudah alur komando penanganannya. Kendati, ia juga setuju bila status bencana nasional itu ditetapkan setelah masa tanggap darurat selasai.

"Ya memperjelas komando, siapa yang akan melakukan. Tapi kalau saya sebetulnya, kalau saya ingin statusnya bencana nasional itu setelah selesai tanggap darurat, kemudian rehab, rekonstruksi, pemulihan. Setelah itu harus berlanjut siapa yang bertanggung jawab," kata dia.

Marwan mengungkapkan, masih terdapat lokasi yang terisolasi di sejumlah daerah terdampak banjir bandang. Hal ini berdampak terhadap penyaluran bantuan ke warga terdampak.

Karena itu, dia sejak awal telah mendorong agar banjir Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional supaya semua unsur pemerintah bisa terlibat.

"Kalau seperti ini besarnya kejadian bencana, BNPB kemudian Kemensos itu tidak cukup kuat. Maka dibutuhkan berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa, gitu kan," kata Legislator Fraksi PKB itu.

Sementara, Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas bencana banjir hingga longsor di Pulau Sumatra bulan ini mencapai Rp68,67 triliun.

Angka ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir-longsor.

Secara spesifik, Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian Rp2,2 triliun. Sumatra Utara diproyeksi kehilangan Rp2,07 triliun dan Sumatra Barat Rp2,01 triliun.

"Bencana ekologis dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan. Sementara sumbangan dari tambang dan sawit bagi provinsi Aceh misalnya, tak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan," demikian keterangan resmi Celios.