Komisi X: Marketplace Guru Tak Selesaikan Akar Masalah Guru Honorer

03 Jun 2023, 18:06 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai gagasan marketplace guru tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia. Menurutnya, marketplace guru hanya menjawab isu distribusi guru saja.

“Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Huda dalam keterangan resminya, Sabtu (3/6/2023).

Ide marketplace guru ini dilontarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makariem.

1. Minta Nadiem tuntaskan rekrutmen satu juta honorer jadi PPPK

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim (Dok. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Nadiem Makarim mengeklaim marketplace guru bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer yang terjadi menahun. Marketplace itu bakal berisi data-data guru. Sekolah bisa melihat marketplace guru untuk memilih calon tenaga pengajar yang akan direkrut.

Huda meminta Nadiem berkomitmen menuntaskan rekrutmen satu juta honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Saat ini proses rekrutmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan,” ujarnya.

2. Deretan proses rekrutmen satu juta guru honorer jadi PPPK

Seorang guru mengajar siswa dan siswi pada pembelajaran tatap muka (PTM) di SMA Negeri 1, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (1/11/2021) (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Dia juga mengungkapkan sejumlah kendala lainnya dalam proses rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK. Seperti, keengganan pemerintah daerah mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.

“Banyaknya kendala dalam rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” ujar Huda.

3. Marketplace guru bisa berfungsi maksimal

Ilustrasi PTM (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Meski demikan, dia mengakui program marketplace guru punya manfaat seperti layaknya aplikasi ojek online yang memudahkan pertemuan driver ojek online dan penggunanya.

Dia mengingatkan marketplace guru ini akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dituntaskan.

“Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah,” kata Politisi Fraksi PKB itu.