Komnas HAM Desak KKB Segera Bebaskan WNA Pilot Susi Air

20 Apr 2023, 12:44 WIB

KKB pimpinan Egianus Kogoya menyandera pilot Susi Air, Kapten Kapten Philip Mark Merthens. (IDN Times/Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) segera membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrten.

Kapten Philip dijadikan sandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu sejak 7 Februari 2023 lalu. Pesawat Susi Air yang dikemudikan Kapten Philip dibakar oleh KKB usai mendarat di Paro, Kabupaten Nduga.

TNI kemudian mencoba mendekati lokasi di mana Kapten Philip disandera pada 15 April 2023 lalu. Namun, keberadaan mereka diketahui oleh KKB. Empat prajurit Kostrad akhirnya gugur, termasuk Pratu Miftahul Arifin yang terjatuh ke jurang sedalam 15 meter.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dan luka yang menimpa prajurit TNI. Khususnya Pratu Miftahul Arifin dari Satgas Kostrad Yonif R321/GT.

"Kami menyesalkan tindakan dari TPNPB-OPM atas penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mehrten yang semakin memperburuk situasi keamanan dan menghambat upaya-upaya damai dalam mendorong pemajuan dan pelindungan HAM di Papua," ungkap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (20/4/2023).

"Kami juga mendesak TPNPB-OPM segera melepaskan Philip Mehrten selaku warga asing yang tidak ada kaitannya dengan persoalan Papua," tutur dia lagi.

Desakan serupa juga sudah disampaikan CEO PT Susi Air, Susi Pudjiastuti. Ia menyebut, dengan menyandera Kapten Philip, justru masyarakat Papua yang dirugikan.

Lalu, apa saran yang diberikan oleh Komnas HAM agar situasi di Papua bisa kembali kondusif?

1. Komnas HAM minta semua pihak menahan diri merespons situasi di Papua

Ketua Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027, Atnike Nova Sigiro. (IDN Times/Santi Dewi)

Salah satu masukan yang disampaikan oleh Komnas HAM yakni mengajak semua pihak untuk menahan diri dalam merespons situasi di Papua. Tujuannya, agar konflik tidak semakin meningkat.

"Kami juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri untuk memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung," kata dia.

Komnas HAM juga mendukung upaya pemerintah termasuk TNI dan Polri dalam penyelamatan Philip Mehrten dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Selain itu, langkah yang diambil oleh TNI dan Polri harus tetap proporsional untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa.

Selain, Pratu Miftahul Arifin, TNI juga berhasil mengevakuasi tiga jenazah prajurit TNI lainnya. Operasi untuk membebaskan Pilot Susi Air ini telah menyebabkan empat prajurit gugur.

2. Operasi untuk menyelamatkan pilot Susi Air tetap dilanjutkan

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Julius Widjojono (www.tnial.mil.id)

Sementara, Mabes TNI menyebut operasi untuk menyelamatkan pilot Susi Air akan terus berlanjut meski sudah ada empat prajurit TNI yang gugur.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, mengatakan, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono telah memerintahkan untuk tetap melanjutkan operasi penyelamatan.

“Operasi tetap dilanjutkan. Perintah Panglima TNI jelas. Tegas, tidak usah ragu-ragu,” kata Laksda Julius dalam keterangan resmi, Rabu (19/4/2023).

Julius menjelaskan, pihak TNI akan meningkatkan operasi penyelamatan pilot Susi Air tersebut. Saat ini, menurutnya, area lokasi penyanderaan korban juga sudah makin mengerucut sehingga operasi diharapkan makin tajam dan optimal.

Julius menambahkan, operasi penyelamatan itu tetap dilakukan dengan mengedepankan sifat humanis demi meminimalkan jatuhnya korban jiwa. Namun demikian, kata dia, terkait strategi operasi serta jumlah personel yang dikerahkan bersifat rahasia sehingga tidak bisa disampaikan ke publik.

3. Panglima TNI meningkatkan operasi menjadi siaga tempur di wilayah rawan

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (www.instagram.com/@yudo_margono88)

Sementara, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, mengatakan, dalam melawan KKB, pihaknya mengubah strategi menjadi operasi siaga tempur. Penyesuaian strategi itu diambil usai terjadi peristiwa penyerangan KKB terhadap 36 personel TNI yang sedang berupaya menyelamatkan pilot Susi Air pada 15 April 2023 lalu.

"TNI tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach tapi dengan kondisi yang seperti ini khususnya di daerah-daerah tertentu, kami menjadi operasi siaga tempur," ungkap Yudo ketika memberikan keterangan pers di Timika dan dikutip dari rekaman suara yang dibagikan oleh Mabes TNI, Selasa (18/4/2023).

Kedatangan Yudo ke Papua turut didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman; Pangkostrad, Letjen Maruli Simanjuntak; dan Komandan Kopassus, Brigjen Deddy Suryadi. Mereka berkunjung ke Papua untuk mendengarkan langsung laporan dan melihat kondisi di lapangan terkait serangan KKB ke 36 personel TNI di Kabupaten Nduga.

Yudo turut menjelaskan bahwa strategi operasi tempur sudah diterapkan oleh TNI Angkatan Laut (AL) di perairan Natuna Utara. Sementara yang diberlakukan di Papua adalah operasi siaga tempur darat.

"Artinya, ini ditingkatkan dari yang tadi soft approach dalam menghadapi serangan seperti ini yang terjadi pada 15 April 2023 lalu, kita tingkatkan menjadi siaga tempur. Tujuannya, untuk meningkatkan naluri tempur para prajurit kita bisa terbangun," tutur dia.

Ia menambahkan, operasi teritorial dan komunikasi sosial akan tetap dilaksanakan ketika digelar misi di Papua. Namun, ketika ditemukan situasi prajurit TNI diserang oleh KKB, maka prosedurnya berubah menjadi siaga tempur.

Yudo menjelaskan bahwa personel TNI berada di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga karena diperoleh informasi pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens disekap di daerah tersebut. TNI dan Polri semula berharap dengan bantuan warga sekitar, Kapten Philip bisa diserahkan tanpa perlu menggunakan tindak kekerasan.

"Namun, ternyata di jalan sudah diadang dan ditembaki oleh KKB," katanya.