ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Lebih jauh Beka menambahkan, dalam persoalan intoleransi juga ada sedikit pergeseran kebiasaan. Belakangan ini aktor intoleransi lebih banyak dilakukan oleh pejabat negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif di masyarakat.
“Bukan hanya Perda, tapi lebih soal misalnya instruksi Bupati, keputusan Bupati yang kemudian tidak melalui forum konsultasi publik sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
“Ini juga catatan yang saya kira penting bagi kita semua supaya penegakan perlindungan penghormatan kepada HAM ke depannya menjadi lebih baik,” imbuhnya.