Komnas HAM: Terjadi Penggunaan Kekuatan Berlebihan oleh Polda di Wadas

Untuk merespons terjadinya peristiwa tersebut, ujar Beka, Komnas HAM membentuk tim pemantauan dan penyelidikan untuk melakukan investigasi. Dari hasil investigasi tersebut, Komnas HAM memiliki beberapa kesimpulan.

Kesimpulan pertama adalah pengabaian hak free, prior and informed consent atau hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan tidaknya atas proyek quarry batuan andesit di wilayahnya.

“Kedua, minimnya sosialisasi informasi akurat dari pemerintah dan pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener tentang rencana proyek, dampak, dan tidak adanya partisipasi menyeluruh masyarakat menjadi pemicu ketegangan antar warga maupun warga dengan pemerintah,” ucap Beka.

Kesimpulan ketiga, terjadi kerenggangan hubungan sosial antar warga Desa Wadas dan kelompok yang pro dan kontra penambangan.

“Pada 8 Februari 2022 benar terjadi tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh Polda Jawa Tengah yang ditandai dengan pengerahan personel dalam jumlah besar dan adanya tindakan kekerasan dalam proses penangkapan,” jelas Beka.

Kesimpulan kelima yang dipaparkan oleh Beka yaitu, terjadi pengabaian hak perlindungan integritas personal warga negara dalam upaya mempertahankan lingkungan dan kehidupannya.

“Adanya pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman masyarakat. Terhadap sejumlah warga yang menolak, terjadi tindakan penangkapan disertai kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tugas pengamanan pengukuran tanah pada 8 Februari 2022 di Wadas,” terang Beka.

Lalu, kesimpulan ketujuh, Beka menyampaikan, ada pengabaian hak anak untuk diperlakukan berbeda dengan orang dewasa saat berhadapan dengan proses hukum dan jaminan masa depan, untuk tidak terlibat menyaksikan dan mengalami tindakan berlebih aparat kepolisian.

“Masih terdapat pengabaian atau tidak dipenuhinya hak warga yang ditangkap oleh kepolisian. Dampak peristiwa pada 8 Februari 2022 di Desa Wadas, masyarakat mengalami luka fisik dan traumatik, khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi pihak paling rentan,” ucap Beka.

Diketahui, konflik terjadi antara aparat kepolisian dan warga di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/2/2022). Keributan ini pecah imbas dari adanya penolakan penambangan di Desa Wadas.

Peristiwa ini berakhir dengan penangkapan puluhan warga, saat ada pengukuran lahan, yang rencananya akan ditambang untuk material Bendungan Bener.

Berdasarkan kronologi yang dirilis Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), disebutkan pada Senin (7/2/2022) siang, ribuan aparat kepolisian memasuki Desa Wadas. Mereka berbaris di Purworejo hingga mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto yang berlokasi di belakang Polsek Bener.

Kemudian pada Selasa (8/2/2022) pukul 07.00 WIB, seorang warga Wadas bersama istrinya yang hendak menuju Kota Purworejo menyempatkan diri melihat kondisi di sekitar Polsek sambil sarapan. Namun, tiba-tiba sejumlah polisi mendatangi keduanya dan membawa laki-laki tersebut ke Polsek, sedangkan sang istri melarikan diri dan kembali ke Wadas.

Kemudian pukul 08.00 WIB, pasukan polisi bersenjata lengkap mengadakan apel di Lapangan Kaliboto. Satu jam kemudian tim pengukur dari Kantor Pertanahan Purworejo mulai memasuki Desa Wadas, kemudian pada pukul 09.30 WIB, akses masuk ke Desa Wadas di sekitar Polsek Bener sudah ramai polisi.

Sekitar pukul 10.00 WIB, mobil polisi tampak memasuki Wadas dan disebut merobek poster-poster yang berisi penolakan warga terhadap penambangan di Desa Wadas.

Pukul 10.48 WIB, aparat memasuki Desa Wadas menggunakan motor, mobil, dan jalan kaki dan pada tengah hari, ada pengepungan dan penahanan warga yang sedang mujahaddah di masjid. Sementara proses pengukuran di hutan tetap berjalan.

Polisi bahkan dilaporkan mendatangi ibu-ibu yang sedang membuat makanan di posko-posko jaga dan merampas semua barang di posko tersebut. Dari keterangan ini dijelaskan ada penangkapan 60 warga Desa Wadas dengan alasan yang tidak jelas.

Kini, kepolisian sudah membebaskan warga yang sempat ditangkap. Pemerintah juga menyatakan akan tetap mengukur tanah dan meneruskan proyek pembangunan di Wadas.