Komnas: Penundaan RUU Masyarakat Adat Rugikan Perempuan Adat

12 Agu 2025, 09:00 WIB

Lia Hutasoit

Acara malam solidaritas masyarakat adat dihadiri ratusan kelompok masyarakat (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Intinya sih...

Desak pemerintah hentikan perampasan wilayah dan kriminalisasi perempuan adat
Perempuan adat hadapi persoalan berlapis akibat kehilangan ruang kelola
Desak RUU masyarakat adat masukkan agenda perlindungan perempuan adat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan penundaan pembahasan RUU Masyarakat Adat selama 25 tahun berdampak pada persoalan yang makin kompleks, termasuk pada perempuan adat. Padahal konstitusi Indonesia telah memerintahkan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Komnas Perempuan mencatat, dari data pengaduan pada 2024 terdapat sedikitnya sembilan kasus yang dilaporkan kelompok perempuan adat terkait konflik agraria, tata ruang, dan sumber daya alam.

Peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia jatuh setiap 9 Agustus jadi agenda global masyarakat dunia untuk mengingatkan pentingnya keberadaan, peran, dan hak-hak masyarakat adat yang harus diakui serta dilindungi oleh negara.

"Penundaan pembahasan RUU Masyarakat Adat selama 25 tahun telah berdampak pada semakin kompleks dan berlapisnya persoalan yang dihadapi masyarakat adat, khususnya perempuan adat,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih dalam keterangannya, dikutip Selasa (12/8/2025).

1. Desak pemerintah hentikan perampasan wilayah dan kriminalisasi perempuan adat

Ritual adat yang dilakukan di malam solidaritas sebagai upaya mengharapkan perlindungan bagi masyarakat adat Sabtu, 06/04/2024 (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Komisioner Komnas Perempuan, Yuniasri menjelaskan, kasus-kasus tersebut menunjukkan pola kekerasan yang kerap terjadi dan berlangsung dalam durasi panjang. Mulai dari perampasan wilayah yang terkait kehidupan dan spiritualitas, kehilangan sumber penghidupan, beban ganda memenuhi kebutuhan keluarga di tengah konflik, dampak kesehatan akibat kerusakan lingkungan, serta kriminalisasi terhadap Perempuan Pembela HAM dan masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayat.

“Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan praktik perampasan wilayah adat dan kriminalisasi terhadap perempuan adat,” kata dia.

2. Perempuan adat hadapi persoalan berlapis akibat kehilangan ruang kelola

Ilustrasi masyarakat adat. (IDN Times/Yuko Utami)

Komisioner Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani juga mengatakan perempuan adat menghadapi persoalan berlapis akibat kehilangan ruang kelola, mulai dari hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian, terputusnya pengetahuan tradisional, hingga rusaknya keterhubungan spiritual yang diwariskan turun-temurun akibat alih fungsi wilayah adat.

“Perempuan adat bukan hanya penjaga hutan dan sumber pangan, tetapi juga penjaga kehidupan dan kebudayaan bangsa. Mengabaikan hak mereka berarti mengabaikan masa depan kita bersama," kata dia.

3. Desak RUU masyarakat adat masukkan agenda perlindungan perempuan adat

Patung perempuan adat Sunda Wiwitan di lingkungan pemukiman adat Paseban Tripancatunggal Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. (IDN Times/Wildan Ibnu)

Maka Komnas Perempuan mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan memasukkan 15 Agenda Pengakuan serta Perlindungan Perempuan Adat. Agendanya mencakup penghentian perampasan tanah dan kriminalisasi, pemulihan hak melalui keadilan ekologis dan gender, perlindungan warisan budaya, serta pemenuhan kewajiban negara sesuai konstitusi, UNDRIP, dan CEDAW guna menjamin hak perempuan adat secara menyeluruh.