Komnas Perempuan Minta Menteri PPPA Baru Fokus UU TPKS dan PKDRT

22 Okt 2024, 11:37 WIB

Menteri PPPA periode 2024-2029 Arifatul Choiri Fauzi di KemenPPPA, Senin (21/10/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) resmi dipimpin oleh Arifatul Choiri Fauzi untuk lima tahun ke depan. Kepemimpinan Arifatul akan didampingi wakil menteri yakni Veronica Tan.

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pemerintahan baru ini. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan, pemerintah harus menguatkan ekosistem pemenuhan hak korban, dalam aspek kerangka kebijakan inklusif, penguatan infrastruktur berperspektif kepulauan, dan daya perubahan sosial untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

“Prioritas perlu diberikan pada perlindungan pekerja rumah tangga dan perempuan pembela HAM, pelaksanaan amanat UU TPKS dan UU PKDRT dengan memperhatikan interseksional, pencegahan konflik sumber daya alam dan agraria, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan intoleransi berbasis agama/kepercayaan,” kata dia dalam keterangan, dikutip Selasa (22/10/2024).

1. Penting kuatkan hak perempuan dan kelompok rentan

Kegiatan tadarus Al-Qur'an di Lapas Perempuan Kelas II A Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Dia menjelaskan, penting pula bagi pemerintah untuk menguatkan hak-hak perempuan dan perempuan kelompok rentan dalam keluarga, dunia pendidikan, di tempat kerja dan berbagai ruang publik lainnya.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada perempuan dengan kerentanan yang berlapis dari berbagai aspek.

2. Komnas Perempuan akan dorong penanganan isu

ilustrasi pengibaran bendera merah putih (pexels.com/Nasirun Khan)

Andy menjelaskan, dalam posisinya sebagai lembaga nasional HAM yang independen, Komnas Perempuan akan terus menguatkan peran untuk mendorong pelaksanaan tanggung jawab negara.

Hal itu terutama pemerintah atas hak asasi manusia, yaitu penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah bagian yang integral.

“Termasuk di dalamnya adalah hak konstitusional untuk kehidupan yang bermartabat, bagi korban berarti dapat menikmati hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, serta jaminan ketidak berulangan,” kata dia.

3. Kemen PPPA jadi garda terdepan perjuangkan hak perempuan dan anak

Menteri PPPA periode 2024-2029 Arifatul Choiri Fauzi di KemenPPPA, Senin (21/10/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Serah terima jabatan Menteri PPPA periode 2019-2024 dari Bintang Puspayoga ke Menteri PPPA periode 2024-2029 ke Arifatul Choiri sudah dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dia berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

Arifa menyadari tantangan yang dihadapi bangsa ini masih besar, banyak perempuan yang terpinggirkan, anak-anak yang tidak memperoleh hak-haknya, dan kekerasan yang masih terjadi.

“Namun, dengan dukungan berbagai pihak, saya yakin semua tantangan tersebut dapat diatasi. Saya berjanji akan bekerja keras dengan segenap kemampuan, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, dan memastikan Kemen PPPA akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak," ucap dia.