Komnas Perempuan Minta Menteri PPPA Baru Fokus UU TPKS dan PKDRT
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) resmi dipimpin oleh Arifatul Choiri Fauzi untuk lima tahun ke depan. Kepemimpinan Arifatul akan didampingi wakil menteri yakni Veronica Tan.
Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pemerintahan baru ini. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan, pemerintah harus menguatkan ekosistem pemenuhan hak korban, dalam aspek kerangka kebijakan inklusif, penguatan infrastruktur berperspektif kepulauan, dan daya perubahan sosial untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
“Prioritas perlu diberikan pada perlindungan pekerja rumah tangga dan perempuan pembela HAM, pelaksanaan amanat UU TPKS dan UU PKDRT dengan memperhatikan interseksional, pencegahan konflik sumber daya alam dan agraria, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan intoleransi berbasis agama/kepercayaan,” kata dia dalam keterangan, dikutip Selasa (22/10/2024).
1. Penting kuatkan hak perempuan dan kelompok rentan
Dia menjelaskan, penting pula bagi pemerintah untuk menguatkan hak-hak perempuan dan perempuan kelompok rentan dalam keluarga, dunia pendidikan, di tempat kerja dan berbagai ruang publik lainnya.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada perempuan dengan kerentanan yang berlapis dari berbagai aspek.