Komnas Perempuan Sebut Draft RKUHP Sulit Diakses

26 Mei 2022, 20:31 WIB

Ilustrasi RUU PKS. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, IDN Times - Komnas Perempuan beranggapan bahwa draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani.

Dia mengatakan hingga akan disahkan pada Juli 2022 ini, dokumen draft RKUHP sulit untuk dilihat, yang ada dan bisa diakses saat ini hanya sampai pada draft 2019.

"Naskah akhir dari RKUHP ini tidak bisa diakses ya, jadi kita semua hanya bisa merujuk pada draft di tahun 2019 yang bisa jadi sudah banyak perkembangan-perkembangan lanjutan," kata dia dalam diskusi daring 'Respon RKUHP terhadap UU Tindak kekerasan seksual: Memaksimalkan Pemulihan Korban' yang dilihat dari Youtube Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Kamis (26/5/2022)

1. Berharap DPR dan pemerintah mau beri akses

Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, dalam konferensi pers Amnesty International Indonesia secara daring Senin (13/12/2021). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Andy berharap ke depan, publik termasuk koalisi masyarakat sipil bisa mendapatkan akses draft RKUHP yang terbaru, karena menurutnya bisa jadi sudah ada perkembangan lanjutan, salah satunya soal penambahan jumlah pasal.

"Setelah ini kita bisa dapet akses yang lebih karena isu yang diangkat oleh teman-teman sesungguhnya itu tidak terbatas pada persoalan perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual fisik dan ekspresi seksual, tetapi juga perlintasan-perlintasan isu lain yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.

2. Bisa membuat adanya diskusi yang kembali dari awal

ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam hal tersebut, kata dia bisa jadi akan ada diskusi yang paling sangat awal mengenai bagaimana membedakan antara persoalan kesusilaan dengan kekerasan seksual yang pernah terjadi selama pembahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Ini juga mengingat kembali bagaimana isu tentang relasi timpang di dalam perumusan undang-undang TPKS ini menjadi luar biasa gitu ya, polemiknya. Tetapi memang dia perlu untuk kita bedakan antara dengan mengganggu rasa susila masyarakat itu sendiri," ujarnya.

3. RKUHP terdiri dari 628 pasal dan direncanakan sah Juli 2022

Pemerintah dan DPR sepakati RKUHP (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Perlu diketahui, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi mengatakan bahwa parlemen menargetkan pengesahkan RKUHP pada akhir masa persidangan V DPR tahun sidang 2021-2022 yakni awal Juli 2022.

Dia menyebut RKUHP saat ini tinggal disahkan menjadi UU lewat paripurna setelah pada 2019 lalu selesai proses pembahasan dan pleno tingkat Panja.

Di dalam naskah RKUHP yang beredar di publik tahun 2019 lalu, RKUHP terdiri dari 628 pasal. Wamenkum HAM, Edward O.S Hirarie sempat menyinggung bahwa RKUHP adalah salah satu upaya pemerintah menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional.

"Tujuannya, untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum yang telah dibuat sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda," ungkap Edward pada Mei 2021 lalu.