Komnas Perempuan: Tubuh Perempuan Bukan Alat Kendali Populasi

Komnas Perempuan menilai, tata kelola kependudukan seharusnya tidak hanya mengejar target demografi atau pengendalian jumlah penduduk. Kebijakan tersebut juga harus memastikan pemenuhan hak perempuan sepanjang siklus hidupnya, termasuk akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas serta berbasis persetujuan (consent).

Komnas juga menyoroti masih tingginya angka kematian ibu yang mencapai 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup, disertai persoalan perkawinan anak, kehamilan usia anak, hingga kehamilan yang tidak dikehendaki. Menurut Komnas Perempuan, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kerentanan berlapis akibat ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan reproduksi.

Komnas Perempuan meminta pemerintah memasukkan penanganan kekerasan berbasis gender dalam kebijakan kependudukan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 terdapat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat 14,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 89,76 persen kasus terjadi di ranah personal.

Komisioner Komnas Perempuan Irwan Setiawan mengatakan, pemerintah harus ubah pendekatan pengendalian penduduk dengan melibatkan laki-laki secara setara dalam urusan reproduksi dan pengasuhan.

"Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama dalam pengendalian penduduk. Sangat penting untuk memperkuat tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan bahkan dalam pengasuhan," kata dia.

Komnas Perempuan menilai, bonus demografi seharusnya menjadi momentum memperkuat keadilan gender melalui peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, penguatan ekonomi perawatan (care economy), serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Lembaga itu menegaskan, kebijakan kependudukan yang berkeadilan hanya dapat terwujud jika perempuan diakui sebagai subjek penuh, bukan instrumen pengendalian penduduk.