Komnas Tekankan Prinsip HAM dalam Program Makan Bergizi Gratis

Komnas HAM menjelaskan berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Indonesia mengakui dan menjamin hak anak termasuk di dalamnya hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau termasuk di dalamnya mengenai penyediaan pangan yang layak dan bergizi.

"Kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child) harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program MBG," katanya.

Atnike menjelaskan berdasarkan Prinsip Kelayakan (Food Adequacy), penyediaan panganharusmenerapkan syarat keamanan pangan, termasuk melalui sarana publik, untuk mencegahkontaminasi bahan pangan melalui kebersihan lingkungan yang buruk seperti kebersihanbahanpangan, pengolahan makanan, hingga waktu distribusi makanan, atau penanganan yangtidaktepat pada berbagai tahap rantai pangan

Berdasarkan Pasal 11, dan 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentangPengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Indonesia telah mengakui dan menjamin hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak termasukpangan dan hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai ataskesehatan fisik, dan mental.

"Berdasarkan Prinsip Ketersediaan (Food Availibility) dari Hakataspangan, ketersediaan pangan tidak cukup hanya memerhatikan kuantitas semata, melainkan juga memerhatikan aspek kualitas untuk memenuhi kebutuhan gizi individu, dapat diterima dalam budaya tertentu, dan bebas dari zat-zat yang berbahaya (free from adverse substance)," kata Atnike.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan hingga tanggal 25 September 2025 ada 5.914 korban keracunan program MBG yang terjadi berbagai daerah. Sumber lainnya dari CISDI menyebutkan adanya 7.368 korban pada 26 September 2025 2 , bahkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan data pemantauan terbarupada27September 2025 jumlahnya tercatat sebanyak 8.649 korban.