Komnas: Tindakan Intoleransi yang Berulang Berdampak pada Perempuan

Komnas Perempuan, kata Daden, juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah soal kewajiban mereka melakukan pembinaan kepada warga. Terutama dalam menjaga kerukunan umat beragama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pencegahan konflik, sehingga dapat melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga.

Sementara itu, dalam langkah-langkah penanganan, pemerintah pusat dan daerah serta aparat penegak hukum juga perlu melibatkan perempuan dan mendengarkan suara serta pengalaman mereka.

Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menjelaskan Komnas Perempuan mencatat adanya pola berulang dalam kasus-kasus intoleransi.

"Seringkali persoalan tersebut disederhanakan hanya sebagai akibat dari kesalahpahaman atau ketiadaan komunikasi," kata dia.

Padahal pendekatqn seperti itu, kata dia, justru berisiko menjadikan persoalan ini sebagai masalah yang sepele dan remeh, serta mengabaikan akar masalah yang serius.

Maka, perlu ada langkah-langlah pencegahan yang jadi prioritas serius di setiap daerah, utamanya dalam mengembangkan ruang perjumpaan untuk mengenal dan mempertemukan komitmen menghargai keberagaman, dan penyelesaian persoalan tanpa kekerasan, tindakan main hakim sendiri, atau pelanggaran hukum.

Dahlia juga mengingatkan bahwa dalam catatan Komnas Perempuan dalam konteks terjadinya pelanggaran hak kebebasan beragama yang dihadapi oleh komunitas, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan terdepan menghadapi dampak dan trauma-trauma berkelanjutan.

"Dengan demikian, keseriusan setiap pemerintah daerah dalam memetakan potensi konflik dan benturan yang potensial terjadi tidak dapat ditawar ataupun ditunda," ujarnya.