Kondisi Korupsi di Indonesia Ironis, KPK Maunya Gelar OTT Tiap Hari

Lantaran situasi perilaku korupsi di Indonesia yang begitu genting, maka Ketua KPK, Agus Rahardjo berharap revisi UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi sudah dilakukan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo-Jusuf Kalla berakhir. Hal itu demi landasan yang baik di bidang pemberantasan korupsi yang ingin dilakukan pemerintahan saat ini. 

Ia mengusulkan kalau revisi UU Tipikor melalui jalur program legislatif nasional (prolegnas) terlalu lama, maka pemerintah bisa menempuh jalan lain, yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). 

"Nah, kalau itu (membuat perppu) bisa jalan kan relatif cepat. Nanti DPR tinggal melihat mengesahkan atau tidak. Nah perppu-nya harus kita siapkan dengan baik," ujar Agus kemarin. 

Ia berniat mengajak juga sejumlah pihak seperti LSM, perguruan tinggi untuk membantu pemerintah membuat rancangan revisi UU Tipikor. 

Lalu, apa poin yang ingin direvisi dari UU Tipikor itu? Ketika ditemui pada tahun lalu di markas Slank, Agus pernah menyampaikannya. Salah satunya yakni soal menangani pemidanaan korupsi di sektor korporasi atau perusahaan. Sementara, tata cara pemidanaan korporasi juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Kami inginnya tadi masukkan asset recovery, korupsi di private sector. Jadi kalau kemudian tetangga kita kemudian tiba-tiba kaya, jadi kayanya dari mana? Dari korupsi atau dari mana? Itu kita harus bisa memonitor itu," kata Agus pada tahun lalu. 
 

Agus juga sempat merujuk ke upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara tetangga Singapura. Di dalam UU mereka, Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) Singapura memiliki aturan yang lebih ketat dalam menangani tindak pidana korupsi. Bahkan, perbuatan itu belum diatur di dalam aturan hukum Indonesia. 

"Bayangkan, seorang supplier (pemasok) ikan menyogok tukang masak restoran dan hotel kemudian dia ditangkap oleh CPIB. Karena dalam pandangan mereka dengan menyogok itu, maka biaya makan yang dibebankan ke masyarakat akan jauh lebih mahal," kata Agus mengambil contoh yang disebut di dalam panduan di buku saku CPIB. 

Perbuatan lain yang tergolong korupsi namun belum diatur di Indonesia yakni seorang dealer kendaraan apabila tetap ingin berprofesi sebagai dealer lalu menyogok ke produsen mobilnya. 

"Itu juga bisa kena (ditangkap CPIB) di Singapura. Sementara, di Indonesia banyak sekali aktivitas seperti itu," tutur dia. 

Satu perbuatan lainnya yang kerap dilakukan di Indonesia dan sesungguhnya itu masuk ke dalam praktik korupsi yakni jual beli pengaruh (trading influence). Hal ini tidak hanya berlaku bagi pejabat tinggi, di tingkat penegak hukum pun juga jamak terjadi. 

"Misalnya kalau Pak Syarif (Wakil Ketua KPK) menghubungi Direktur Pertamina agar dia memberikan pekerjaan bagi anaknya, pasti dikasih," kata Agus mencontohkan. 

Praktik jual beli pengaruh lainnya yakni seorang Kapolres menitipkan supaya anaknya dimasukan ke sekolah favorit negeri. 

"Itu kebiasaan-kebiasaan yang harus dihilangkan," tutur dia. 

Sementara, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengaku pesimitis revisi UU Tipikor nomor 20 tahun 2001 bisa rampung sebelum pemerintahan yang saat ini berkuasa berganti pada tahun 2019. Apalagi proses revisi ini tengah melalui tahun politik. 

"Dalam proses politik kita jelang pemilu, maka agak sulit kami menyelesaikan beberapa soal. KPK dan pemerintah memasuki penyusunan naskah, draf harmonisasi perancangan untuk pemerintah yang baru tahun depan, jadi bisa lebih cepat," ujar Yasonna kemarin di gedung KPK.

Kendati begitu, ia bisa memasukan usulan revisi UU Tipikor dalam Prolegnas prioritas untuk mempercepat. Namun, perlu dilakukan pertemuan dulu untuk membahas mengenai hal tersebut.