Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Konflik Internal di PPP, KPU Sebut Tak Pengaruhi Mekanisme Pendaftaran

Melani Hermalia Putri
Menteri Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Menteri Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan masalah di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyeret nama Suharso Monoarfa tak akan mempengaruhi jalannya mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu di KPU.

Hasyim mengaku, hingga saat ini belum ada laporan terkait pergantian ketua umum di partai yang telah berkoalisi tersebut.

“Sampai saat ini KPU mengetahui informasi itu dari media. Artinya belum ada informasi resmi dari parpol. Nah sepanjang belum ada informasi resmi dari parpol, kami belum bisa komentar apa-apa,” kata Hasyim kepada IDN Times, Senin (5/9/2022).

1. PPP tetap bisa melanjutkan pendaftaran meski ganti ketum

Ketua Projo Budi Arie Setiadi (pojok kanan) menghadiri pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta, Sabtu (4/6/2022). (IDNTimes/Melani Putri)

Hasyim menjelaskan, PPP tetap bisa melanjutkan pendaftaran sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 ke KPU meski berganti ketua umum. Hal itu bisa dilakukan asalkan PPP telah melakukan legalisasi formil sebagai parpol berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Tapi pada prinsipnya dalam konteks pendaftaran parpol yang menjadi pegangan KPU adalah keputusan Menkumham tentang legalitas kepengurusan tingkat pusat,” tutur Hasyim.

Setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) parpol berbadan hukum, partai yang berganti kepemimpinan tersebut bisa melanjutkan pendaftaran di KPU.

2. Berharap ada informasi ke KPU

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022). (IDN Times/Siti Nurhaliza).

Hasyim juga berharap, supaya PPP bisa memberikan informasi ke KPU jika memang melakukan pergantian ketua umum. Pemberitahuan tersebut juga harus dilampiri SK parpol berbadan hukum yang terbaru dari Kemenkumham.

“Kami berharap kemudian proses aspek formilnya untuk perubahan keputusan Menkumham harus sudah disiapkan supaya ketika nanti 14 Desember 2022, KPU menetapkan parpol peserta pemilu itu kepengurusannya sudah ada keabsahan dari Kemenkumham,” tuturnya.

3. Mardiono isi posisi ketum gantikan Suharso

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, memastikan pergantian Ketua Umum (Ketum) PPP yang sebelumnya dijabat Suharso Monoarfa tidak mengganggu koalisi dengan partai politik lain.

Diketahui, PPP termasuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya ada Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Dia beralasan, digantinya Ketum PPP yang kini dijabat oleh Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt), bukan disebabkan adanya keretakan dan perpecahan di internal partai.

"Insyaallah tidak (mengganggu koalisi). Ini sekali lagi bukan perpecahan antara Pak Mardiono dengan Pak Suharso, ini dua orang sahabat," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Arsul menegaskan, PPP tidak mengalami dualisme kepengurusan seperti isu yang berkembang. Dengan demikian, persiapan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa dijalankan sebagaimana yang ditargetkan internal partai.

Topics
KPUkonflikpppinternalParpol Peserta Pemilu

Editorial Team

EditorMelani Hermalia Putri

Tonton lebih seru di