Konflik Internal PPP: Mardiono Pecat Pimpinan Pengurus DPW Bali

15 Jul 2024, 18:43 WIB

Santi Dewi

Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono memastikan akan mengawal DPRD terpilih. (dok. Humas PPP)

Intinya sih...

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP memecat ketua dan pengurus DPW PPP Bali.
Kepemecatan dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada yang bersangkutan dan terjadi setelah pelaksana tugas menyatakan muktamar PPP berpotensi dipercepat.
Surat keputusan pergantian kepengurusan DPW PPP Bali dirilis tanpa pemanggilan, peringatan, atau pemberitahuan resmi kepada yang bersangkutan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Konflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga mereda. Terbaru Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono memecat ketua dan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP di area Bali.

Posisi ketua DPW PPP Bali dijabat oleh Idy Muzayyad. Sedangkan, Sekretaris DPW PPP Bali semula diisi oleh M. Thobahul Aftoni. Kedua posisi itu memang berstatus pelaksana tugas alias sementara.

Pencopotan Idy dan Toni tertuang di dalam Surat Keputusan DPP PPP nomor: 1053/SK/DPP/W/VII pada 8 Juli 2024 mengenai pergantian kepengurusan DPW Bali. Tetapi, menurut Idy, mereka tahu mengenai SK tersebut setelah beredar di media sosial.

"Kami jelas menyesalkan dan menolak sikap DPP tersebut. Sangat mengejutkan bagi kami. Masak kami tahu SK pemecatan tersebut dari media sosial? Apa begini cara berorganisasi yang benar?" tanya Idy di dalam keterangan tertulis dan dikutip pada Senin (15/7/2024).

Ia mengatakan alasan pemecatannya sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali tidak jelas. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Mardiono, dianggap sebuah kezaliman.

Idy dan Toni kemudian melayangkan surat keberatan kepada DPP PPP. Surat itu disampaikan ke DPP pada 11 Juli 2024 lalu.

"Hingga saat ini kami belum menerima jawaban secara resmi dari DPP PPP," ujar Toni kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 14 Juli 2024 lalu.

1. Susunan DPW PPP Bali dicopot Mardiono usai menyebut jadwal muktamar dipercepat

Plt Ketua PPP Bali, Idy Muzayyad (kiri) ketika menyerahkan surat keberatan ke DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 11 Juli 2024. (Dokumentasi istimewa)

Pencopotan yang mendadak itu dilakukan setelah Plt Sekretaris DPW PPP Bali, M. Thobahul Aftoni mengatakan muktamar yang berisi agenda penunjukkan ketua umum definitif partai dengan lambang ka'bah hitam itu berpotensi dipercepat menjadi tahun 2024. Muktamar PPP yang digelar pada 2025, kata Toni, baru sebatas usulan. Belum menjadi keputusan resmi.

Seruan percepatan muktamar PPP seiring dengan kekecewaan internal PPP karena untuk kali pertama setelah lebih dari 40 tahun partai tersebut gagal melaju di Senayan. Dalam pemilu legislatif 2024, PPP gagal mencapai batas ambang parlemen empat persen.

DPW PPP Bali juga mendorong agar dilakukan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar orang di luar partai bisa ikut diusung sebagai calon ketua umum. Salah satu figur luar PPP yang didorong ikut maju adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Arsjad Rasjid.

Ketika ditanya apakah pergantian kepengurusan DPW PPP Bali ada kaitannya dengan pernyataan tersebut, Toni tak menutup kemungkinan itu. "Mungkin saja (kami diganti karena itu). Karena pergantian tersebut tanpa ada pemberitahuan maupun penjelasan dari DPP," kata Toni kepada IDN Times melalui pesan pendek.

2. Surat pemecatan sepihak DPP PPP dinilai cacat hukum

Surat keputusan dari DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW PPP Bali. (Dokumentasi Istimewa)

Lebih lanjut, Idy mengatakan surat pemecatannya dari kepengurusan DPW PPP Bali dianggap cacat hukum. Sebab, surat pergantian kepengurusan itu dirilis tanpa ia pernah diberikan surat pemanggilan, surat peringatan atau surat pemberitahuan resmi.

"PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan. Tetapi, ini kan tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya," ujar Idy.

"Bahkan, sebagai ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW, termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali," imbuhnya.

Sesuai dengan surat keputusan yang dirilis pada 8 Juli 2024 lalu dan diteken oleh Sekretaris Jenderal Mohammad Arwani Thomafi, berikut susunan kepengurusan DPW PPP di Bali:

Ketua: Muhammad Yunus Razak
Sekretaris: Faisal Ahmad
Bendahara: Nadia Hasna Humaira

3. DPP PPP klaim pencopotan pengurus telah melalui komunikasi dengan DPW Bali

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur 2024. (www.instagram.com/@arwani.thomafi)

Sementara, Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi menyebut pergantian pengurus di DPW PPP Bali adalah pergantian biasa. Dua posisi yang diganti kata, Arwani adalah Plt Ketua DPW PPP dan Sekretaris DPW PPP.

"Itu pergantian (pengurus) biasa saja. Pergantian pelaksana tugas," ujar Arwani di kantor DPP pada 12 Juli 2024 lalu.

Selain itu, ia mengklaim pergantian pengurus DPW PPP Bali telah melalui proses komunikasi. Arwani membantah keputusan pergantian itu diambil sepihak.

"Sudah diputuskan melalui mekanisme yang ada. Kan kami ada korwil di sana. Ada juga bidang organisasi. Kami juga sudah berkomunikasi," katanya.

Lebih lanjut, kata Arwani, usai digeser dari posisi pengurus DPW PPP di Bali, Idy dan Toni akan diberikan tugas baru di DPP PPP. "Beliau berdua nanti akan ada peran dan tugas baru yang kami siapkan di DPP," imbuhnya.