Smart Kampung: Konsep Smart City Banyuwangi yang Telah Diterapkan

19 Nov 2020, 13:00 WIB

Smart Kampung Banyuwangi. Dok.Humas Pemkab Banyuwangi

Banyuwangi, IDN Times – Penerapan smart city telah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah daerah untuk maju. Banyuwangi sendiri telah menerapkan konsep smart city yang dinamai Smart Kampung untuk percepatan pembangunan daerah sekaligus memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi warganya.

“Penggunaan teknologi informasi (TI) yang dikemas seperti konsep smart city bagi Banyuwangi merupakan sebuah kebutuhan. Dengan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta cara ini memungkinkan Banyuwangi melakukan pemerataan pembangunan dan memberikan kemudahan akses pelayanan publik bagi warganya,” kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

1. Smart city di Banyuwangi dikenal dengan sebutan Smart Kampung

Website Smart Kampung Banyuwangi. Dok.Pribadi

Konsep smart city di Banyuwangi diimplementasikan dengan sebutan Smart Kampung. Sebutan ini menyesuaikan dengan kondisi demografis Banyuwangi didominasi pedesaan dengan jumlah hingga 189 desa dan 28 kelurahan.

Jarak desa desa tersebut sebagian dengan pusat kota di Banyuwangi sangat jauh dengan waktu tempuh bisa mencapai tiga jam. Warga yang butuh dokumen harus menuju ke kantor kecamatan atau pusat kota yang lokasinya cukup jauh sehingga tidak efisien.

“Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup diselesaikan di desa. Tapi tentu butuh TI karena yang berjalan adalah datanya, bukan orangnya. Saat ini sebagian desa sudah menerapkan Smart Kampung, termasuk yang jauh dari pusat kota. Sudah sekitar 60 desa teraliri fiber optic, kita targetkan 145 desa tersambung fiber optic pertengahan 2018,” papar Anas.

2. Banyuwangi mengembangkan e-village budgeting dan e-monitoring system

shutterstock.com/ImYanis

Untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan desa yang mendapatkan dana besar dari APBN dan APBD, Banyuwangi mengembangkan e-village budgeting dan e-monitoring system. Perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem.

“Misalnya monitoring, setiap proyek terpantau di sistem lengkap dengan titik koordinatnya. Tinggal diklik, keluar gambar proyeknya dari 0 sampai 100 persen. Jadi bisa meminimalisasi proyek ganda, sekaligus memberi rasa aman kepada perangkat desa mengingat tanggung jawabnya semakin besar karena dana yang mengalir ke desa juga terus bertambah,” jelas Anas.

3. Kini warga cukup mengurus pembuatan e-KTP di tingkat kecamatan

ilustrasi KTP (IDN Times/Umi Kalsum)

Agar mempercepat pelayanan di tingkat desa, Anas telah mendelegasikan kewenangannya ke desa. Misalnya, pembenahan rumah tidak layak huni.

“Dulu itu harus bupati yang tanda tangani suratnya sehingga rentangnya panjang. Sekarang cukup di tingkat desa,” ujarnya.

Begitu juga untuk layanan kependudukan, antrean pembuatan KTP elektronik yang sangat panjang, mengharuskan warga mengurus surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP El. Jika dulu harus dilakukan di Kantor Dispenduk di kota, maka sekarang warga cukup mengurus di tingkat kecamatan.

Selain Smart Kampung, dalam pelayanan publik Banyuwangi juga telah menggunakan TIK sebagai instrumen, seperti e-government, e-budgeting, e-health, dan e-Sakip. (CSC)