KontraS Minta Ketua MA Gelar Pengadilam HAM Paniai Dengan Adil

Dalam pemantauan yang dilakukan KontraS, berdasarkan perkembangan yang tengah berlangsung, pihaknya menemukan sejumlah catatan penting untuk disampaikan.

Di antaranya untuk menggelar sidang kasus Paniai pada Pengadilan Negeri di tanah Papua, bukan Pengadilan Negeri Makassar. Seperti diketahui pada Juni 2022, Kejaksaan Agung mencoba melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi Pengadilan HAM.

Padahal Pasal 45 UU 2/2021 jo. UU 21/2000 tentang Otonomi Khusus Papua jo. Pasal 3 ayat (1) UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, mengatur bahwasanya pelanggaran HAM berat di wilayah Papua harus diadili oleh Pengadilan HAM yang juga berlokasi di Papua. 

“Pemilihan lokasi tentu sangat penting untuk memberikan akses bagi para korban, saksi dan warga Papua secara luas dapat mengikuti persidangan secara langsung. Berkaca pada pengalaman, kendala jarak dan akses dari kasus yang terjadi di Papua dan diadili di Makassar terbukti menghambat proses Pengadilan HAM atas peristiwa Abepura 2000. Oleh karena itu berdasarkan hukum, persidangan kasus Paniai sepatutnya digelar setidaknya pada Pengadilan Negeri Jayapura,” ujar KontraS.

Kemudian adalah dengan membuka akses publik untuk dapat menyaksikan tes wawancara 33 calon hakim ad hoc Pengadilan HAM Paniai agar transparan dan akuntabel, serta memperpanjang waktu penerimaan laporan masyarakat atas rekam jejak para calon. 

Adapun masukan masyarakat perlu diterima dan usai tes berlangsung wawancara bisa dilakukan secara terbuka. 

“Dengan demikian publik dapat mengawal proses dan turut mengetahui kapasitas para calon dari jawaban yang diberikan,” pungkas KontraS.

Terakhir adalah tidak memilih hakim dari kalangan TNI atau Polri baik aktif maupun purnawirawan dikarenakan adanya potensi konflik kepentingan. Sementara itu, setidaknya dua dari 33 calon hakim ad hoc saat ini berasal dari latar belakang TNI. 

Sebab kasus Paniai merupakan kejahatan kemanusiaan yang disebut melibatkan institusi TNI atau Polri berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Dalam hasil penyelidikannya, Komnas HAM menyebutkan bahwa terjadinya Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014 merupakan dampak dari adanya kebijakan Negara melalui Kepolisian RI dan TNI RI yang menetapkan daerah rawan di Paniai. 

“Sejumlah catatan di atas hendaknya menjadi perhatian bagi Mahkamah Agung untuk menjamin terpenuhinya keadilan dan hak lainnya secara utuh bagi para korban dan publik secara umum. Proses peradilan yang baik dengan menguji kejanggalan yang muncul dalam setiap proses sejak dini oleh Mahkamah Agung yang berujung pada terungkapnya kebenaran dapat menjadi cikal bakal pemenuhan hak para korban,” ungkap KontraS.