KontraS Nilai Aksi Paspampres Geruduk Polres Jakbar Salah Maknai Korsa

09 Jul 2021, 15:02 WIB

Ilustrasi PPKM Darurat. IDN Times/ istimewa

Jakarta, IDN Times - Buntut cekcok antara petugas penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan anggota Pasmpres nyaris memicu bentrok antara dua instansi. Sekitar 50 anggota Paspampres pada Kamis (8/7/2021) malam mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Barat di Jalan S Parman Nomor 31, Slipi.

Penyebabnya, anggota Paspampres tak terima salah satu koleganya, Praka Izroi diperlakukan secara arogan dan sempat dimarahi. Padahal, Praka Izroi sudah menjelaskan bahwa ia anggota Paspampres yang hendak berangkat menuju ke tempatnya berdinas.

Hal tersebut sempat terekam kamera dan diunggah di akun Instagram @infokomando. Asintel Paspampres, Kolonel Inf Wahyu, kemudian bergerak ke lokasi untuk meluruskan permasalahan yang ada.

"Setelah berkoordinasi dengan Waka Reskrim Kompol Herjon Silaban, terdapat kesepakatan akan menghadirkan pelaku ke Mako Paspampres untuk meminta maaf," demikian yang ditulis di akun Instagram tersebut.

Tetapi, aksi pamer kekuatan itu turut memicu perhatian publik di media sosial. Sebagian besar mendukung aksi Pasmpampres untuk menyentil petugas kepolisian yang bersikap arogan ketika bertugas di pos penyekatan selama PPKM Darurat.

Namun, dalam pandangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), aksi yang dilakukan Paspampres tak bisa didiamkan. Sebab, hal tersebut bisa menyuburkan budaya tindak kekerasan antarmasyarakat.

Apa komentar Komandan Paspampres mengenai kelakuan anggotanya yang sempat mendatangi Polres Metro Jakarta Barat?

1. Komandan Paspampres bela anggotanya

Komandan Paspampres, Agus Subiyanto (kanan) mendapat kenaikan pangkat jadi Mayjen dari Panglima TNI (Dokumentasi Mabes TNI)

Komandan Paspampres, Mayjen TNI Agus Subiyanto, membela puluhan anggotanya yang sempat mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Ia mengatakan puluhan anggotanya ingin memastikan sanksi bagi oknum polisi yang telah bersikap arogan kepada Praka Izroi.

"Anggota kami ingin memastikan apakah yang bersangkutan sudah diberi peringatan oleh atasannya karena ini menyinggung institusi negara," ujar Agus kepada media pada Kamis (8/7/2021).

Tetapi, menurut Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar, sikap yang ditunjukkan oleh anggota Paspampres berlebihan. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan menjalin komunikasi yang baik tanpa perlu pamer kekuatan dan intimidasi ke aparat keamanan yang lain.

"Ketika konflik ini terjadi dan disaksikan oleh publik, mereka tidak diajarkan bagaimana mematuhi aturan yang ada dengan mengatasnamakan jiwa korsa (komando satu rasa). Semangat jiwa korsa itu kan dimaknai secara semena-mena. Akhirnya, praktik semacam itu dapat menular ke masyarakat," ujar Rivanlee ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Jumat (9/7/2021).

"Praktik premanisme atau vigilante justru akan semakin subur karena dicontohkan langsung oleh aparat keamanan tadi," tutur dia lagi.

Menurut Rivanlee, kesalahpahaman antara petugas kepolisian dan anggota Paspampres bisa cepat diselesaikan asal dikomunikasikan secara baik.

"50 orang petugas Paspampres naik motor ke satu lokasi yang sama kan malah menciptakan kerumunan di saat situasi seperti sekarang ini," ungkapnya.

2. Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat seperti kondisi darurat keamanan

Suasana penyekatan PPKM Darurat di Lenteng Agung pada Senin (5/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Di sisi lain, cekcok antara petugas kepolisian dengan Paspampres bersumber pada kebijakan pemerintah yang keliru dalam penerapan PPKM Darurat. Alih-alih memberikan pesan kepada publik periode 3-20 Juli 2021 adalah darurat kesehatan, sinyal yang terbentuk seolah-olah sedang berjalan darurat keamanan di Pulau Jawa dan Bali.

"Pemaknaan keterlibatan mereka saja (personel TNI dan Polri) sudah missleading. TNI sampai menurunkan kendaraan taktis untuk membantu proses penyekatan jalan," ujar Rivanlee.

Di sisi lain, ia menilai baik anggota kepolisian dan petugas Paspampres sama-sama tidak disiplin. Seharusnya, petugas kepolisian bersikap lebih humanis ketika menindak di pos penyekatan dan tak perlu marah-marah.

"Tapi, karena darurat keamanan yang dipertontonkan, jadi mau gak mau, orang yang berpakaian sipil pun dianggap bisa ditindak semena-mena. Padahal, yang ditindak adalah anggota TNI atau Paspampres," kata dia.

Dari peristiwa itu, dalam pandangan KontraS, juga mencerminkan budaya tindak kekerasan yang masih kuat menempel. Maka tak heran bila peristiwa serupa dapat terulang.

Sementara, kurang pas bila anggota Paspampres dengan semangat jiwa korsa lalu mendatangi kantor Polres Metro Jakbar. Semangat tersebut idealnya, kata Rivanlee, dikibarkan ketika melawan musuh di medan peperangan.

"Bukan malah menggunakan semangat jiwa korsa di luar medan perang untuk tujuan intimidatif," ungkapnya lagi.

3. Panglima TNI harus tegur Komandan Paspampres

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menunjukkan temuan benda yang diduga serpihan KRI Nanggala 402 saat konferensi pers di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (24/4/2021). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.)

Lebih jauh, KontraS meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegur Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto. Sebab, ia malah membiarkan 50 anggotanya berkumpul naik motor dan menimbulkan kerumunan di depan kantor Polres Metro Jakbar.

"Seharusnya itu kan dilarang oleh Panglima TNI, termasuk melarang Paspampres. Kalau Presiden ingin menegaskan larangan tersebut juga bisa," kata Rivanlee.

Tetapi, menurutnya Hadi harus menegur Komandan Paspampres dan mempertanyakan mengapa puluhan anggotanya bisa menggeruduk kantor Polres Metro Jakbar. Sebab, Hadi butuh untuk melakukan harmonisasi antara personel TNI dan Polri. Menurutnya, jangan sampai ada lagi perseteruan antara Polri dengan TNI.