KontraS: Visi-Misi Capres dan Cawapres Miskin Wacana HAM

Menurut Dimans, klasifikasi hak yang terus diarusutamakan khususnya oleh pemerintah dan penyelenggara hanyalah sebatas hak untuk memilih dan dipilih.  

Padahal jauh dari pada itu, pengarusutamaan HAM harus lebih substantif dan esensial, misalnya memfasilitasi hak atas partisipasi secara bermakna dan bermanfaat, melindungi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, mendorong kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi hingga melindungi kebebasan pers.

Kedua adalah faktor track record dan latar belakang masing-masing calon yang belum dijadikan pertimbangan utama dalam diskursus pemilihan Presiden. Padahal, menurut KontraS dalam kerangka hak asasi manusia yang berlaku secara universal penting untuk melangsungkan uji pemeriksaan yang komprehensif terkait rekam jejak dan kompetensi calon pejabat negara dalam kerangka vetting mechanism.

“Akan kami bandingkan track record ini, kemudian menilai bagaimana kompatibilitas atau bagaimana kemudian konsistensi dari capres-cawapres ini untuk nantinya melakukan penegakkan perlindungan HAM,” ujar Dimas.

Kemudian, wacana serta komitmen terkait HAM dalam dokumen visi-misi juga dinilai menjadi sangat penting. Hal ini mengingat peran vital dan sentral seorang Presiden nantinya. Dokumen ini dapat menjadi pijakan “penagihan” bagi siapapun yang terpilih untuk dapat menunaikan janjinya.

KontraS juga melihat dimensi HAM oleh para Capres harus dipahami sebagai prasyarat utama negara beradab, bukan hanya sebatas janji politik untuk kepentingan elektoral saja.

Serta kelima, penting bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa serta seluruh kelompok yang berkepentingan untuk menagih keseriusan dan komitmen para calon Presiden Wakil Presiden dalam agenda penegakan HAM.