Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (17/5/2023), dijadwalkan akan mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wakil Gubernur Lampung , Chusnunia Chalim.
"Informasi yang kami peroleh akan klarifikasi Wakil Gubernur Lampung," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (16/5/2023).
Terpisah, Pemprov Lampung menyebut wanita yang kerap disapa Nunik itu akan hadir ke KPK. Pemprov Lampung memastikan Nunik akan datang sesuai waktu yang ditentukan.
"InsyaAllah, bu Wagub akan menghadiri undangan tersebut, datang ke sana sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan," ujar Plh Kadiskominfotik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah saat dimintai keterangan.
Seperti diketahui, Chusnunia atau akrab disapa Nunik terakhir melaporkan kekayaannya secara lengkap pada 2022 untuk periode 2021. Saat itu ia memiliki total harta sekitar Rp13,7 miliar.
Mantan Bupati Lampung Timur ini memiliki total 6 tanah dan bangunan yakni tiga titik di Bandar Lampung, dan masing-masing satu titik di Lampung Selatan, Jakarta Selatan, dan Depok dengan total nilai sekitar Rp6,887 miliar.
Nunik melaporkan pada KPK bahwa ia memiliki dua mobil pada tahun 2021 senilai Rp425 juta. Mobil yang ia miliki terdiri dari Honda Accord 2010 dan Toyota Alphard 2014.
Ia tidak punya harta bergerak lain, surat berharga, utang, maupun harta lainnya, Namun, ia memiliki kas dan setara kas senilai Rp6,35 miliar.
Chusnunia Chalim merupakan Wakil Gubernur Lampung 2019-2024 berpasangan dengan Arinal Djunaidi. Sebelum jadi Wagub, Nunik merupakan Bupati Lampung Timur 2016-2019.
Nunik lahir 12 Juli 1982 di Karang Anom, Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Ia adalah putri pertama dari pasangan KH Abdul Halim dan Kholisoh.
Masa kecilnya dihabiskan di Jawa Tengah bersama keluarganya. Usai lulus kuliah di IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 2005, barulah ia hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah pasca sarjana.
Nunik resmi menjadi kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah 2004 lalu. Ia langsung dipercaya menjadi Kepala Administrasi dan Keuangan dari Fraksi PKB di DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2004-2005.
Setelah itu ia diangkat menjadi staf kepengurusan DPP PKB di Jakarta untuk di tahun 2005-2008.