KPK Bantah akan Lakukan OTT Terhadap Gubernur Papua di Hotel Borobudur

KPK menilai Pemprov Papua sudah mulai mengaburkan opini publik dari permasalahan yang sesungguhnya. Peristiwa utamanya pengawal Pemprov Papua sudah menganiaya satu penyelidik KPK. Sementara, satu penyelidik lainnya diintimidasi. 

Tetapi, ketika hendak dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya, saksi-saksi dari pihak Pemprov Papua justru memberikan banyak alasan. Sekretaris Daerah Papua meminta agar pemeriksaannya ditunda hingga pekan depan. Sedangkan, kuasa hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening mengusulkan agar saksi-saksi lainnya diperiksa di Papua saja. 

Sementara, bagi lembaga antirasuah, persoalan tindak pidana itu sederhana saja. Yaitu, ada dugaan tindak penganiayaan yang menimpa pegawai mereka. Kemudian, Polri harus mencari siapa pelakunya. 

"Jadi, yang dilakukan adalah menemukan siapa tersangkanya. Kita bukan lagi berbicara tentang apakah ada dugaan tindak pidana di sana. Tinggal dicari pelakunya siapa dan kami percayakan itu ke Polri," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah yang ditemui pada Rabu malam (13/2). 

Hal lain yang disampaikan oleh Febri yakni KPK tetap akan memproses pokok perkara yang menyangkut Papua. Namun, ia belum bisa menyampaikan kasus apa yang hendak mereka proses terkait Provinsi Papua. Mantan aktivis antikorupsi itu hanya bisa membocorkan kasus yang tengah mereka telisik terkait proyek dan anggaran di Papua. 

"KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua," ujar Febri pada Selasa (5/2) melalui keterangan tertulis. 

Tapi, ia menambahkan KPK tidak akan terburu-buru dalam memproses kasus dugaan korupsi di Papua. Mereka baru akan memproses lebih lanjut apabila ditemukan bukti yang kuat. 

"Sehingga sebenarnya pihak-pihak tertentu tidak perlu khawatir bahwa malam itu akan dilakukan OTT. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi," kata dia semalam. 

Ia menjelaskan tim KPK yang melakukan survei ke lapangan tidak selalu bermakna mereka hendak melakukan operasi tangkap tangan. Kalau pun mereka hendak menggelar operasi tersebut, tentu tidak akan disampaikan ke publik. 

"Namanya saja OTT, pasti gak akan bilang-bilang (ke masyarakat)," tutur Febri lagi. 

Berbeda dari pihak Pemprov Papua yang terkesan ingin menghindari pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya, penyelidik KPK dan pegawai di Hotel Borobudur sudah dimintai keterangan. Gilang dimintai keterangan ketika masih dirawat di rumah sakit, sementara pegawai Hotel Borobudur diperiksa di Polda Metro Jaya. 

Akibat mengalami penganiayaan, hidung penyelidik itu retak. Dokter memutuskan melakukan operasi di bagian hidung. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan yang disampaikan Gilang yakni apa yang ia ketahui, lihat dan rasakan saat terjadi tindak penganiayaan pada awal Februari kemarin.

"Pemeriksaan terkait apa yang diketahui saksi korban (Gilang) saat dikepung dan mendapatkan beberapa perlakuan kekerasan," kata Febri. 

Semula, penydik juga berniat meminta keterangan dari Direktur Monitoring KPK, Eko Marjono dan anggota biro hukum pada (7/2). Namun, itu ditunda. 

Selain memeriksa pegawai KPK, penyidik Polda Metro Jaya juga sudah meminta informasi dari pihak Hotel Borobudur. Marketing Communications Manager, Rizki Permata Sari, mengatakan ada lebih dari tiga petugas keamanan yang dimintai keterangan. Mereka diketahui melihat bagaimana cekcok terjadi antara penyelidik KPK dengan pengawal Pemprov Papua di area drop off dekat lobi hotel. 

"Mereka (yang diperiksa) adalah pihak-pihak yang berada di lokasi atau melihat peristiwanya secara langsung," kata Rizki ketika dihubungi oleh IDN Times. 

Menurut Febri, bukti visum yang disampaikan oleh KPK begitu kuat, sehingga polisi menaikan status kasusnya ke tahap penyidikan. Ia menyebut apabila Pemprov Papua memiliki bukti dan bantahan lainnya agar disampaikan saja ke pihak penyidik di Polda Metro Jaya. 

"Kami mengimbau agar pelaku pemukulan atau setidaknya yang merampas atau meminta tas dan barang-barang korban secara paksa agar mengakui perbuatannya," kata Febri. 

Dengan begitu, akan lebih mudah bagi proses hukum. Kendati mengetahui siapa yang melakukan pemukulan, namun KPK lebih memilih agar hal tersebut disampaikan secara langsung oleh polisi. 

"Jadi, pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi tidak perlu khawatir akan dituduh sebagai pelaku. Sebab, sesuai dengan ketentuan di KUHAP, saksi adalah orang yang mengetahui, melihat atau mendengar dari rangkaian tindak pidana tersebut," kata dia.

KPK turut membenarkan sehari sebelum terjadi aksi penganiayaan, lembaga antirasuah dengan Pemprov Papua sempat mengadakan rapat di kantor mereka di area Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan rapat itu merupakan untuk berkoordinasi agar bisa mencegah kebocoran anggaran di Provinsi Papua. 

"Namun, sebelum dimulai rapat hari Senin, kami sudah mengawali kegiatan itu pada hari Kamis dengan menyelenggarakan acara 'Kickoff One Map' pukul 13:00 - 16:00. Selain Pemprov Papua, ada pula kementerian atau lembaga lain," ujar Febri. 

Dari Pemprov Papua yang hadir yakni Sekretaris Daerah, Asisten II, Inspektur, Kadis Perkebunan, Kadis Kelautan Perikanan, Plt Kadis ESDM, dan beberapa pejabat terkait. Rapat di haris Kamis itu merupakan perkenalan karena tim korsupgah diisi oleh orang-orang baru. 

"Tim korsupgah kemudian meminta waktu kepada jajaran Pemprov Papua untuk melakukan rapat pertemuan di Rupat Merah Putih dalam rangka perkenalan dengan personel Korwil yang baru dan membicarakan perkembangan program pencegahan korupsi di Pemprov Papua," kata dia lagi. 

Salah satu poin yang dibahas yakni rencana perombakan pejabat di Pemprov Papua agar orang-orang yang dipilih memiliki integritas dan berkompeten lebih mengefektifkan program korsupgah di Pemprov Papua. 

Rapat kemudian dilanjutkan pada Jumat (1/2). Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Sekretaris Daerah tiba di gedung KPK sekitar pukul 19:10 di rapat pencegahan. 

"Pertemuan itu dihadiri oleh pimpinan KPK, Saut Situmorang, Deputi Bidang Pencegahan dan Tim Korsupgah yang wilayah tugasnya termasuk Provinsi Papua. Perubahan perlu didorong oleh KPK di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Papua," katanya.