KPK Bantah Pengusutan Korupsi di Meikarta Hambat Investasi

Dua tersangka baru yang diumumkan oleh pimpinan dan jubir KPK pada Senin malam adalah eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Sekda Pemprov Jawa Barat periode 2015-sekarang, Iwa Karniawa. Bartholomeus menyuap Iwa untuk memuluskan aturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Total suap yang diterima oleh Iwa mencapai Rp1 miliar. 

Adanya kebutuhan suap disampaikan oleh eks Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Neneng Rahmi Nurlaili pada April 2017 lalu. 

"Didapatkan informasi agar RDTR diproses, maka Neneng Rahmi Nurlaili harus bertemu dengan tersangka IWK (Iwa Karniwa), Sekretaris Pemprov Jawa Barat. Neneng Rahmi kemudian mendapatkan informasi bahwa tersangka IWK meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi," kata Saut semalam ketika menyampaikan alasan mengapa Iwa ditetapkan menjadi tersangka. 

Pernyataan Saut itu sebelumnya sudah muncul di persidangan Meikarta, ketika dakwaan terhadap Neneng dibacakan. Sementara, Bartholomeus tidak hanya menyuap Neneng Rahmi, namun ia juga memberi duit kepada eks Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin. Total suap yang diberikan untuk Bupati Neneng mencapai Rp10,5 miliar. 

"Tersangka BTO (Bartholomeus Toto) diduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng, baik dalam bentuk USD dan Rupiah dengan total Rp10,5 miliar," kata mantan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu. 

Saut menegaskan penindakan dalam dugaan korupsi perizinan proyek Meikarta dilakukan salah satunya untuk mewujudkan isi pidato Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada (14/7) lalu. Salah satu poin yang digaris bawahi yakni membabat habis pungli. 

"Pengembangan perkara ini terus kami lakukan sebagai bagian dari upaya KPK untuk mewujudkan perizinan yang bersih, transparan dan antikorupsi," kata Saut. 

Ia melanjutkan apabila pemerintah membiarkan perizinan diberikan atas dasar pemberian suap maka korupsi seperti ini dapat menimbulkan efek domino kerusakan yang lain. 

"Sehingga, perlu dipahami secara klir mana korupsi di perizinan akibat masalah birokrasi yang lambat dan mana yang cenderung merupakan kepentingan pelaku usaha untuk tetap memaksakan dilakukan pembangunan di lokasi yang tidak seharusnya," tutur dia. 

Selain itu, dengan adanya penindakan semacam ini, Saut menjelaskan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan berusaha kepada para pebisnis itu. 

"Kan nanti justru menyebabkan persaingan yang kompetitif, seandainya tidak ada perlakuan yang sama. Masak yang satu dibiarkan menyogok, sedangkan yang lain tidak," katanya lagi.  

Saut mengatakan Bartholomeus sebagai pemberi suap disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pemberantasan korupsi. Apabila merujuk ke pasal tersebut, maka Bartholomeus diancam dengan pidana penjara 1-5 tahun. Selain itu, ada pula denda Rp50 juta - Rp250 juta. 

Sedangkan, ancaman hukuman lebih berat dikenakan bagi Iwa. Sebab, ia adalah penyelenggara negara yang dilarang menerima hadiah atau gratifikasi. 

"Tersangka IWK (Iwa Kurniwa) diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pemberatasan korupsi," katanya lagi. 

Apabila merujuk ke aturan itu, maka Iwa diancam hukuman penjara 4-20 tahun. Sementara, ada pula denda berkisar Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

Di dalam pusara kasus rasuah Meikarta, KPK sudah memproses 9 tersangka lainnya. Dua di antaranya adalah eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan mantan Direktur Lippo Group, Billy Sindoro. 

Eks Bupati Neneng dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Sedangkan Billy divonis 3,5 tahun penjara. Kasus ini terungkap dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. 

"Dari tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang SGD90 ribu, Rp513 juta, 2 unit mobil," kata Saut. 

Selain Neneng dan Billy, tujuh tersangka lainnya juga sudah diproses di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, Jawa Barat.