Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memeriksa perkara dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah.
Kali ini ada dua orang yang diperiksa terkait perkara suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 itu. Siapa saja mereka?
Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, ada dua pihak dengan latar belakang swasta yang diperiksa. Mereka adalah Muhammad Hasmin Badoa dan Kwan Sakti Rudy Moha.
"(Hasmin diperiksa) terkait pembelian tanah oleh Nurdin Abdullah yang diduga sumber uang pembeliannya dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (17/6/2021).
"(Kwan Sakti) dikonfirmasi terkait dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh Nurdin Abdullah melalui Tsk (tersangka) Edy Rahmat," tambahnya.
KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pembangunan infrastruktur di Sulsel tahun anggaran 2020-2021. Mantan Bupati Bantaeng itu diduga telah menerima suap dan gratifikasi.
Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel Edy Rahmat yang diduga sebagai perantara suap, serta Agung Sucipto selaku kontraktor yang memberi suap.
Ketua KPK Firli Bahuri pada Februari 2021 lalu mengungkapkan, Nurdin diduga menerima suap senilai Rp5,4 miliar dari sejumlah kontraktor. Suap itu diduga diberikan untuk memuluskan proyek-proyek di Sulawesi Selatan.
Berikut rinciannya: