KPK Dalami Adanya Dugaan Suap PT Hyundai ke Bupati Cirebon untuk PLTU

Harian Korea Times menyebut mendapat konfirmasi dari juru bicara PT Hyundai yang berlokasi di Seoul, Korsel. Menurut juru bicara perusahaan besar itu, mereka memberikan suap tidak secara langsung, melainkan melalui perantara. Tujuan mereka memberikan suap agar warga sekitar tak lagi memprotes proyek yang menghasilkan listrik sebanyak 1.000 MW. 

"Bupati yang lebih dulu mendekati kami melalui seorang perantara dan menawarkan diri untuk menuntaskan isu tersebut," kata seorang pejabat berwenang di perusahaan itu. 

Mereka menyebut sangat penting untuk bisa menuntaskan proyek tersebut tepat waktu. 

"Sebab, apabila kami terlambat, maka kami bisa dikenai denda dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, kami memberinya uang," kata pejabat itu lagi. 

Truk milik sub kontraktor, menurut pejabat itu, tidak bisa memasuki area proyek karena dihalang-halangi oleh orang-orang yang memprotes proyek pembangunan PLTU di Cirebon. 

"Dengan adanya bantuan dari kami, akhirnya (truk) mereka diizinkan masuk dan akhirnya kami dibayar," demikian pengakuan Sunjaya di ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung ketika itu. 

Sementara, ketika dikonfirmasi ke KPK, juru bicara Febri Diansyah mengatakan lembaga tempatnya bekerja akan mendalami semua fakta yang muncul di persidangan. 

"Keterangan saksi, fakta-fakta yang muncul di persidangan, sering terjadi di dalam beberapa perkara. Itu pasti akan kami cermati lebih lanjut," kata Febri yang ditemui di gedung KPK pada Kamis (16/5). 

Ia mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menganalisa keterangan itu. Selanjutnya, akan dilakukan gelar perkara dengan para pimpinan KPK. 

"Kalau ada fakta baru, fakta baru ini bisa saja merujuk ke pihak lain atau ruang lingkup perkara yang lain. Itu tugas dari jaksa penuntut umum dan setiap selesai tuntutan biasanya akan disampaikan analisis tersebut," katanya lagi. 

Menurut informasi, PT Hyundai merupakan satu dari tiga kontraktor utama untuk membangun proyek kelistrikan dengan tenaga 1.000 MW di area Cirebon 2. Realisasi dari proyek itu sudah dimulai sejak 2016 lalu dengan pendanaan dari beberapa investor termasuk perusahaan subsider listrik milik negara, Korea Electric Power Corporation. Diprediksi proyek itu akan rampung pada 2020. 

Selain diduga menerima suap dari PT Hyundai, Bupati Sunjaya didakwa telah mendapat uang haram dari para ASN yang ingin memperoleh promosi atau kenaikan jabatan. Di dalam persidangan, terungkap Sunjaya mendapat dari masing-masing dinas seperti dari PUPR sebesar Rp700 juta, dari camat setiap bulan, promosi setiap ASN, eselon VI 10 setor Rp10 juta, eselon III Rp100 juta, Eselon II Rp500 juta.

Ia mengatakan pungutan semacam itu sudah terjadi sejak zaman bupati periode sebelumnya. Ia mengaku hanya melanjutkan tradisi saja. Jaksa pun kemudian balik bertanya mengapa Sunjaya malah melanjutkan tradisi yang keliru. 

Sunjaya mengaku membutuhkan uang tersebut untuk koordinasi oleh pihak keamanan. Sementara, dana dari APBD tidak ada. 

"Uang yang saya dapatkan itu diberikan kepada mereka untuk uang kordinasi. Anggota dewan saja setiap membahas Raperda selalu minta uang,” tutur dia lagi.