KPK Minta Aher Tidak Mempersulit Rencana Pemeriksaan Kasus Meikarta

Berdasarkan pengakuan Aher, ia mangkir gara-gara tidak menerima surat panggilan dari KPK. Ketika dihubungi oleh media melalui telepon, Aher mengaku hari Senin kemarin tengah mendampingi istrinya Netty Prasetyani yang melakukan sosialisasi sebagai calon anggota DPR RI. 

"Bagaimana mau datang ke KPK. Enggak ada surat panggilannya kan. Itu persoalannya, sampai hari ini belum menerima surat panggilan dari KPK," kata Aher di telepon pada Senin malam kemarin. 

Kalau di pemanggilan Senin kemarin, Aher berdalih tidak menerima surat pemanggilan, maka di sesi 20 Desember 2018, politisi berkacamata tersebut mengatakan surat yang dikirim KPK salah alamat. 

"Waktu (pemanggilan) pertama, saya tidak datang, karena (surat yang dikirim) salah alamat. Sejak saat itu, saya belum menerima surat apa pun," tutur Aher lagi. 

Aher mengaku tidak khawatir terhadap kasus korupsi Meikarta. Apalagi porsinya memberikan keterangan sebagai saksi. 

"Saya dari awal siap menjelaskan. Tapi, kalau datang ke KPK tidak ada surat panggilannya, saya tidak tahu harus menghadap siapa, di lantai berapa, urusannya apa, jam berapa. Kan enggak jelas kalau begitu. Saya sekarang merasa heran, kenapa dikatakan tidak datang. Kan saya bingung," kata Aher. 

Sementara, klaim Aher itu dibantah oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah. Ketika melakukan pemanggilan pertama, KPK mengirimkan surat ke rumah Aher yang tercatat berada di alamat Jalan Otto Iskandar Dinata di Bandung. 

"Surat tercatat diterima oleh seseorang bernama Yogi di rumah tersebut pada 29 Desember 2018. Alamat ini adalah alamat yang sama dengan pengiriman surat sebelumnya yang diterima oleh saksi (Aher)," kata Febri melalui keterangan tertulis pada Senin malam (7/1). 

Penyidik lembaga antirasuah juga berusaha untuk menghubungi Aher melalui telepon genggamnya, namun tidak direspons. 

"Sejak pekan lalu, kami sudah menyampaikan rencana untuk memanggil yang bersangkutan sebagai saksi," kata mantan aktivis antikorupsi itu lagi. 

Lantaran dua kali dipanggil mangkir tanpa keterangan, KPK pun meragukan itikad baik yang dimiliki oleh Aher dalam kasus korupsi Meikarta. Kalau pun ia tidak bisa hadir, maka seharusnya disampaikan keterangan soal alasan di balik ia absen. 

"Seharusnya sebagai warga negara yang baik, yang bersangkutan dapat memberi contoh dan menunjukkan itikad baik. Kalau memang ada kendala hadir, karena alasan yang sah, maka dapat mengonfirmasi kepada KPK. Tapi, sejauh ini, yang bersangkutan tidak memberitahukan ke KPK," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. 

Oleh sebab itu, KPK berharap Aher tidak mempersulit pemeriksaan dengan hadir sebagai saksi. Rencananya KPK akan kembali memanggil Aher. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan pihaknya membutuhkan keterangan dari Aher untuk pendalaman peran mantan orang nomor satu di Jawa Barat tersebut terkait pemberian rekomendasi pembangunan Meikarta ke Pemerintah Kabupaten Bekasi. Rekomendasi itulah yang menjadi pintu masuk serangkaian suap yang dilakukan oleh mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro dan teman-temannya. 

Di dalam surat dakwaan Billy yang dibacakan pada 19 Desember 2018, diketahui Meikarta mengajukan perubahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Wilayah Pengembangan (WP) I hingga WP IV ke Pemkab Bekasi. Pengajuan dilakukan setelah mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Pemkab Bekasi.

Pemkab Bekasi kemudian menindaklanjuti permohonan perubahan RDTR ini ke DPRD Kabupaten Bekasi dan disetujui. WP I dan WP IV disahkan pada Mei 2017, sedangkan WP II dan WP III disahkan Juli 2017.

Kendati sudah disahkan, Pemkab Bekasi melanjutkan permohonan Meikarta ini ke Pemprov Jabar. Tujuannya untuk mendapat persetujuan substantif dari Gubernur Ahmad Heryawan.

Febri menjelaskan penyidik tengah mendalami apakah uang suap yang diterima Bupati non aktif Neneng Hassanah Yasin diterima sendiri atau turut dialirkan ke pihak lain, termasuk Aher.