KPK Minta Partai Politik Diberi Dana yang Besar agar Tak Korupsi

15 Mei 2025, 12:45 WIB

Aryodamar

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam Pertemuan KPK dengan Badan Gizi Nasional. (dok. Humas KPK)

Intinya sih...

Fitroh Rohcahyanto: Biaya politik tinggi penyebab korupsi, KPK usulkan dana besar bagi partai politik
Fitroh pernah sampaikan hal tersebut di DPR saat uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Pimpinan KPK
Pejabat publik di Indonesia butuh modal besar, akan terima bantuan pemodal dengan timbal balik setelah terpilih

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah biaya politik yang tinggi. KPK pun kerap mengusulkan agar partai politik diberi dana yang besar untuk mencegah korupsi terjadi.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik. Hanya saja sampai hari ini apa yang direkomendasikan KPK belum dilaksanakan secara umum karena memang menyangkut keuangan," ujar Fitroh dalam Webinar KPK, Kamis (15/5/2025).

1. Pimpinan KPK pernah sampaikan di DPR

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto (IDN Times/Aryodamar)

Fitroh mengaku pernah menyampaikan itu ketika uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Pimpinan KPK di DPR. Saat itu ada anggota dewan yang bertanya padanya soal faktor utama penyebab korupsi.

"Saya dengan tegas menjawab sistem politik yang menjadi faktor utama menurut saya, sehingga terjadi korupsi yang cukup masif," ujarnya.

2. Sistem politik saat ini sebabkan modal yang besar dibutuhkan

Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto dan Wakil Ketua KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto (IDN Times/Aryodamar)

Fitroh mengatakan menjadi pejabat publik yang dipilih rakyat di Indonesia saat ini butuh modal yang sangat besar. Bahkan, mulai dari tingkat kepala desa.

"Dengan sistem politik yang ada kita bisa saksikan bersama tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar," ujarnya.

3. Timbal balik untuk pemodal bisa jadi celah korupsi

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Untuk mengatasi kekurangan modal, pejabat akan menerima bantuan dari pemodal. Sehingga perlu ada timbal balik ketika sudah terpilih.

"Nah timbal baliknya apa? yang sering terjadi di kasus korupsi timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah, di kementerian, maupun di dinas-dinas," ujarnya.