KPK Pasrah Bila Polri Hentikan Pengusutan Dugaan Perusakan Buku Merah

Keputusan Polri untuk menghentikan pengusutan terhadap dugaan perusakan buku merah sesungguhnya bukan keputusan yang mengejutkan. Apalagi di dalam buku tersebut diduga terdapat aliran dana yang ditujukan bagi eks Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian. 

Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, pada Oktober 2018 lalu sudah menyatakan sulit untuk membuktikan Tito ikut menerima aliran dana dari pengusaha Basuki Hariman. Apalagi sejak awal, Basuki sudah membantah pernah mengalirkan duit bagi Tito. 

"Kalau kami lihat, ini kan mirip-mirip dengan kasus itu (Nazaruddin), pembuktiannya sulit. Anda ingat enggak? Dulu kan juga ada catatan keuangan dari Yulianis (Direktur keuangan perusahaan milik Nazaruddin). Ini siapa yang nerima, itu pembuktiannya kan susah," ujar Agus pada Oktober 2018 lalu di gedung DPR. 

Selain itu, uniknya Agus membenarkan Roland dan Harun terekam kamera pengawas pada 7 April 2017 di lantai 9 gedung KPK. Tetapi, dari hasil rekaman kamera pengawas itu tidak menunjukkan keduanya merusak barang bukti dengan menyobek sembilan halaman di buku itu.

"Pengawas internal sudah memeriksa kamera. Kameranya memang merekam, tetapi soal penyobekan (buku merah berisi catatan keuangan) itu tidak ada di kamera," tutur dia lagi tahun lalu. 

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan tim komisi antirasuah ikut diundang oleh Polda Metro Jaya dalam proses gelar perkara dugaan perusakan barang bukti buku merah. Namun, tim dari komisi antirasuah yang terdiri biro hukum, korsup penindakan, dan biro hukum penindakan, hanya bisa mendengarkan dan tidak ikut memberikan input atas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 

"Ketika ekspose, KPK memang diundang dan mendengarkan. Namun, keputusan soal kelanjutan kasus ada pada penyidik. Itu standar hukum yang berlaku," kata Febri semalam. 

Mantan peneliti di organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan komisi antirasuah tidak bisa seenaknya ikut campur dan memberikan pendapatnya atas penyelidikan yang dilakukan Polri. 

"KPK kan diundang di sana bukan dalam porsi menentukan (kelanjutan penanganan perkara), karena yang berhak melakukan itu hanya penyidik. Sesuai dengan SOP, penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan," tutur dia lagi. 

Hal tersebut tentu disayangkan, lantaran dugaan perusakan barang bukti terjadi di ruang kolaborasi di lantai 9 gedung komisi antirasuah. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi KPK, setelah sebelumnya mereka diperintahkan oleh pengadilan harus menyerahkan barang bukti buku merah dan salinan CCTV tersebut.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Muhammad Iqbal menegaskan dalam gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mereka memastikan tak menemukan adanya dugaan pengerusakan barang bukti terkait kasus yang dihadapi Basuki Hariman dan Ng Fenny. Keduanya diduga memberikan uang suap kepada bekas Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.

"Semua yang mengikuti proses gelar perkara sepakat bahwa tidak terbukti adanya perobekan barang bukti sebagaimana yang diisukan," kata dia. 

Padahal, selain ditujukan untuk Patrialis Akbar, adapula data di buku merah tersebut berisi catatan aliran dana yang diduga bagi Tito Karnavian. Ia turut mengomentari laporan koalisi media Indonesia Leaks yang sengaja menggiring opini publik agar tak lagi percaya terhadap institusi Polri. 

Fakta baru lain yang terungkap di dalam video yang diunggah oleh Indonesia Leaks yakni adanya pengakuan dari penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang sempat bertemu dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebelum ia diteror dengan air keras. Pertemuan terjadi pada 4 April 2017 di rumah dinas Tito. 

"Memang sebelum saya diserang, saya pernah bertemu dengan Pak Kapolri dan ada beberapa orang lain di sana. Pertemuan itu untuk mengklarifikasi lah bahwa kalau di KPK tidak ada sifatnya menarget orang," kata Novel dalam wawancara dengan Indonesia Leaks dan diunggah pada (17/10) lalu. 

Menurut mantan penyidik di kepolisian itu, ada oknum tertentu di Polri yang sengaja menghembuskan isu bahwa seolah-olah ia tengah memimpin satuan tugas dan membidik Tito. 

"Saya kira itu ngawur ya dan itu menjadi dagangan. Saya meyakini Pak Tito menduga isu yang dihembuskan itu benar adanya," ujarnya. 

Novel juga mengira ada konflik kepentingan yang dilakukan oleh tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang dibentuk oleh kepolisian. Dalam pemaparan pada (17/7) lalu di Mabes Polri, tim itu menyebut teror air keras terhadap Novel terkait enam kasus high profile. Keenam kasus tersebut yakni kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP); kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar; kasus Mantan Sekjen MA, Nurhadi; kasus korupsi mantan Bupati Buol, Amran Batalipu; dan kasus korupsi Wisma Atlet. 

Novel mengaku bingung karena kasus buku merah Basuki Hariman tidak ikut disebut. Padahal, ketika perwakilan TGPF datang ke KPK dan meminta keterangan kepada Novel, mereka menyebut dengan jelas kasus teror air keras yang dialaminya terkait dengan buku merah. 

"Kemudian ketika di dalam rilis tidak menyebut, maka saya katakan, ini ada conflict of interest. Oleh sebab itu, seharusnya tim gabungan pencari fakta ada di bawah presiden agar bekerjanya independen. Kalau seperti itu kan saya juga melihat ada hal yang tidak dilakukan dengan optimal," kata Novel ketika diwawancarai oleh Indonesia Leaks.

Sementara, Tito yang pernah dimintai konfirmasinya di Istana Negara enggan berkomentar mengenai isu perusakan barang bukti buku merah tersebut.