KPK: Pemprov DKI Kaya Raya, Potensi Kebocoran APBD-nya Sangat Tinggi

17 Mar 2022, 13:07 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah (ANTARA FOTO/Deka Wira S)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut DKI Jakarta sebagai provinsi yang sangat kaya. Hal itu membuat potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wilayah pimpinan Gubernur Anies Baswedan ini juga sangat tinggi.

“Pemprov DKI sangat kaya, APBD-nya kalau saya hitung itu sama dengan seluruh provinsi di Sumatra, (setara dengan) gabungan APBD Pemprov Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, dan itu APBD DKI dengan ruang lingkup wilayah yang lebih kecil,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam acara “Keluarga Berintegritas Provinsi DKI Jakarta” di Balai Kota DKI, Kamis (17/3/2022).

“Potensi terjadinya kebocoran tentu saja ya dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi,” sambungnya.

1. KPK ingatkan tanggung jawab berat Pemprov DKI

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat diskusi dengan media massa di Gedung Juang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (19/11/2021). (IDN Times/Aryodamar)

KPK mengingatkan beratnya tanggung jawab pejabat Pemprov DKI Jakarta, karena punya anggaran besar di wilayah yang kecil. Menurut Alex, beban itu tak berkurang meski ibu kota bakal pindah ke Kalimantan Timur.

"Karena Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, pusat perkumpulan, 60 persen uang beredar di sini," ujarnya.

2. KPK tak kurangi upaya penindakan korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Konferensi pers setelah acara PAKU Integritas yang diikuti Kemenkes di KPK pada Selasa (26/10/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Alex menegaskan KPK tak akan mengurangi upaya penindakan dugaan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah korupsi, lembaga antikorupsi juga secara simultan membangun sistem penindakan.

"Bahkan, jumlah penyidik kami tambah. KPK tidak mengurangi, tetapi kita lakukan secara simultan bersama dengan membangun integritas dan perbaikan sistem," ujarnya.

3. APBD DKI Jakarta 2022 mencapai Rp82,4 triliun

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Diketahui, APBD Pemprov DKI Jakarta 2022 mencapai Rp82,4 triliun. Jumlah tersebut berkurang Rp1,79 triliun dari APBD 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, berharap anggaran tersebut dapat membuat perekonomian Jakarta pulih dari dampak pandemik COVID-19. Ia berharap semua pihak konsisten agar pandemik segera berakhir.