Jakarta IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan membantu Serious Fraud Office (SFO) Inggris terkait penyelidikan dugaan suap dalam transaksi pembelian pesawat dari Bombardier ke PT Garuda Indonesia.
"KPK juga akan membantu pihak SFO yang sedang melakukan penyelidikan terkait kasus Garuda ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (7/11/2020).
Langkah ini diambil masih berkaitan dengan pemberitaan di The Wall Street Journal.
Dalam pemberitaan tersebut diketahui SFO Inggris melakukan investigasi terhadap perusahaan Bombardier yang berada di Kanada yang diduga SFO memiliki praktik suap dan korupsi terkait penjualan pesawat ke PT Garuda Indonesia.
Sejak awal kasus ini mencuat, menurut Ali, KPK telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.
"Sejak awal menangani perkara dugaan suap terkait dengan pengadaan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia, KPK telah bekerja sama dengan otoritas penegak hukum di beberapa negara terkait di antaranya SFO Inggris dan Corrupt Practices Investigation (CPIB) Singapura," kata Ali.
Bentuk dari kerja sama tersebut berupa kerja sama "agent to agent" maupun melalui "mutual legal assistance" (MLA).
"Dengan pihak SFO adalah dalam bentuk tukar menukar data dan informasi, utamanya saat KPK sedang menangani perkara suap yang melibatkan direktur utama PT Garuda Indonesia, dkk. Tentu kerja sama ini akan terus dilakukan," ujar Ali.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyatakan dukungannya terhadap investigasi yang dilakukan SFO terkait dugaan suap yang diberikan oleh petinggi produsen pesawat Bombardier asal Kanada.
"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk tindak lanjut masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari 'Good Corporate Governance' dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," kata Erick Thohir, Jumat (6/11/2020).
Menteri BUMN mengatakan, Kementerian BUMN akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik KPK, Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Garuda.
Kemenkumham diketahui akan membantu terkait melakukan revisi kontrak melalui MLA.
Dalam pemberitaan The Wall Street Journal disebutkan Bombardier melaporkan pelaksanaan investigasi internal pada Kamis 5 November 2020 lalu dalam laporan kuartal ketiganya.
Perusahaan Kanada tersebut diketahui membuat "review" internal terkait transaksi dengan Garuda. Termasuk soal akuisisi dan penyewaan pesawat Bombardier CRJ1000 pada 2011 dan 2012. Dalam pelaksanaan "review" internal itu, Bombardier bekerja sama dengan SFO.
Investigasi internal Bombardier tersebut sudah dilakukan sejak Mei 2020. Kala itu pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dinyatakan terbukti menerima suap dan melakukan pencucian uang terkait pembelian pesawat Airbus dan mesin Rolls-Royce.
Dirut Garuda Indonesia 2005—2014 Emirsyah Satar lantas divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap senilai Rp49,3 miliar dan pencucian uang senilai sekitar Rp87,464 miliar.
Uang suap tersebut diketahui berasal dari Airbus SAS, Roll-Royce Plc dan Avions de Transport regional (ATR) dan Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hong Kong dan Summberville Pacific Inc terkait beberapa suap.
Suap tersebut diketahui termasuk guna pengadaan pesawat Sub-100 seater Canadian Regional Jet 1.000 Next Generation (CRJ1.000NG) dari Bombardier Aerospace Commercial Aircraft sejumlah 200 ribu dolar AS melalui Hollingworth Management International (HMI) dan Summerville Pasific Inc.