KPK Temukan Konflik Kepentingan di Program Kartu Prakerja

Di dalam konferensi pers pada Kamis kemarin, Pahala turut membeberkan platform apa saja yang memiliki konflik kepentingan dengan LPP. Berikut lima perusahaan yang berafiliasi dan mempunya konflik kepentingan dengan platform digital:

1. Ruangguru (117 pelatihan yang diadakan Skill Academy)
2. Pintaria (60 pelatihan diusulkan HarukaEdu)
3. Sekolahmu (25 pelatihan diusulkan LPP Sekolahmu)
4. Mau Belajar Apa (28 pelatihan diusulkan Mau Belajar Apa dari PT Avodah Royal Mulia)
5. Pijar Mahir (11 pelatihan yang diusulkan Pijar Mahir)

Hal lain yang disoroti oleh komisi antirasuah yakni platform digital ditunjuk sebagai mitra resmi pemerintah dalam program kartu prakerja dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada (9/3) lalu. 

"Padahal, ketika itu manajemen pelaksana belum dibentuk. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 35 dan pasal 47 dalam Permenko nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan kerja sama dengan platform digital dilaksanakan oleh manajemen pelaksana," tutur Pahala lagi. 

Permasalahan penting lainnya yang disoroti oleh KPK yakni adanya potensi kerugian keuangan negara yang telah berjalan dari tiga gelombang pendaftaran. Hal itu disebabkan dari adanya metode pelaksanaan pelatihan yang berpotensi fiktif dan tidak efektif. 

Pahala mengatakan hanya 55 persen konten pelatihan saja yang layak untuk dilaksanakan secara daring. Sisanya, harus dilakukan secara offline atau metodenya dikombinasikan. 

"Lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih," kata Pahala. 

Selain itu, peserta juga bisa memperoleh insentif walau belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang dibeli. "Ini membuat negara tetap membayar pelatihan, tapi sesungguhnya pelatihan itu tidak diikuti peserta," ujarnya lagi. 

Usai mengikuti seluruh pelatihan, peserta dijanjikan akan memperoleh insentif senilai Rp600 ribu. 

Sementara, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menilai konten pelatihan yang disediakan oleh program kartu prakerja juga bermasalah. Dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam program kartu prakerja, hanya 457 pelatihan (24 persen) yang memenuhi syarat. 

"Selanjutnya dari 457 pelatihan, hanya 55 persen kontennya yang dapat diberikan lewat daring. Dari 327 sampel pelatihan, ditemukan 89 persen dari sampel pelatihan itu tersedia secara gratis di internet," kata Alex. 

Oleh sebab itu, KPK memberikan masukan agar ke depan manajemen pelaksana harus menyusun kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis dan melibatkan ahli yang kompeten. Selain itu, Alex melanjutkan, manajemen pelaksana harus memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia secara gratis di internet. 

Melihat begitu banyaknya sengkarut permasalahan di dalam program kartu prakerja, maka KPK telah menyarankan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian selaku pelaksana untuk menghentikan sementara pendaftaran peserta di gelombang ke-4. Menurut Alex, sebelum mereka menyampaikan rekomendasi ini ke publik, KPK sudah memaparkan temuan mereka di hadapan tim Kemenko Perekonomian pada (28/5) lalu. Di momen yang sama, pendaftaran peserta gelombang ke-IV yang seharusnya dimulai justru belum menunjukkan tanda-tanda apapun. 

"Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana, harus melaksanakan rekomendasi perbaikan KPK sebelum program dilanjutkan," tutur mantan hakim ad-hoc itu. 

Selanjutnya, Alex melanjutkan, program tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPK, program kartu prakerja memiliki anggaran Rp20 triliun dengan target 5,6 juta orang yang ikut. 

Pemerintah memberikan insentif berupa uang tunai usai mengikuti pelatihan yakni Rp2,4 juta per orang. Sementara, bantuan untuk pelatihan senilai Rp1 juta dan insentif untuk mengisi survei senilai Rp150 ribu.