KPK Tindak Lanjuti Laporan PPATK Soal Dugaan Pencucian Uang di Kasino

Ketika ditanyakan ke Wakil Ketua Alexander Marwata yang terpilih kembali jadi pimpinan di periode 2019-2023, ia mengaku akan menelusuri lebih lanjut data dari PPATK tersebut lebih dalam. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada potensi dari nama-nama lain mengenai tindak pidana korupsi dan pencucian uang. 

"Karena informasi itu (yang diberikan oleh PPATK ke KPK) sifatnya intelijen. Gak mungkin kan KPK memproses suatu kasus hanya berdasarkan laporan PPATK walaupun di sana disebutkan namanya. Kalau kita proses orangnya dan kita tunjukan laporan (PPATK), bisa-bisa nanti KPK digugat," tutur Alex. 

Ia mengatakan apabila betul pemilik rekening kasino di Malaysia itu adalah kepala daerah pasti yang bersangkutan melaporkan data mengenai harta kekayaan negara. Pasti yang bersangkutan juga, kata Alex lagi menunjukkan surat kuasa untuk membuka rekening. 

"Laporan PPATK itu sifatnya kami jadikan petunjuk bahwa ia memiliki rekening A, B dan seterusnya," ujarnya. 

Sementara, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan institusinya akan mengirimkan staf untuk menelusuri temuan informasi yang disampaikan oleh PPATK. 

"Ya kita akan coba kirim staf ke PPATK. Secepatnya kita kirim staf," ujar Akmal di kantor Kemendagri pada Senin (16/12) kemarin. 

Apabila berdasarkan laporan tersebut memang mengindikasikan ada pelanggaran hukum, maka Kemendagri akan menyerahkannya ke aparat penegak hukum. Tidak diketahui apakah yang akan menangani kasus itu KPK atau kepolisian. Sementara, sesuai aturan yang berlaku, PPATK tidak bisa membuka laporan tersebut ke Kemendagri, sebab sifatnya data intelijen. PPATK hanya bisa menyerahkan data itu ke aparat penegak hukum. 

Sementara, berdasarkan data PPATK yang diterima oleh Majalah Tempo menunjukkan tidak hanya kepala daerah yang mencuci uangnya di kasino. Ada pula anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019. Transaksi itu ditulis Tempo terjadi pada periode 2011-2018. 

Aktivitas judi disebut juga dilakukan secara rutin di Genting Highland, Malaysia bersama sang istri anggota DPD. Data tersebut menguraikan selama 2011, kedua orang itu tercatat melakukan transaksi perjudian berjumlah RM 50,7 juta. Sementara, transaksi uang tunai yang dilakukan mencapai RM 43,9 juta. Lalu pada 2012, transaksi perjudian tercatat RM 9,7 juta dan transaksi tunai RM 40,9 juta.

Kemudian, pada 2013, transaksi judi tercatat RM 4,15 juta, sedangkan transaksi tunai RM 15,1 juta. Namun, di tahun 2014, PPATK tidak mencatat adanya transaksi judi yang dilakukan oleh keduanya. 

Namun, mereka tetap melakukan transaksi keuangan, yakni RM 130 ribu pada lima tahun lalu. Jumlah transaksi kembali meningkat pada 2015, yakni RM 1,7 juta untuk judi dan RM 1,7 juta untuk tunai. Pada 2016, tercatat transaksi judi sebanyak RM 14 juta dan tunai RM 1,5 juta. Terakhir pada 2018, transaksi judi tercatat sebanyak RM 17,9 juta dan transaksi tunai RM 7,2 juta.

Total uang yang berputar baik untuk judi maupun transaksi uang tunai berjumlah RM 208,9 juta. Apabila diubah ke mata uang rupiah dengan kurs saat ini, maka transaksi yang terjadi sekitar Rp702 miliar. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb