KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 TNI AU

Irfan kemudian diundang panitia pengadaan helikopter tersebut ke acara prakualifikasi untuk penunjukan perusahaannya sebagai pemenang proyek sekitar November 2015. Namun, undangan itu sempat tertunda karena pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional belum mendukung untuk pengadaan helikopter itu.

Sempat tertunda, pengadaan helikopter tersebut dilanjutkan pada 2016 dengan nilai kontrak yang disetujui Rp738,9 miliar. Dilakukan proses lelang pemilihan khusus yang diikuti dua perusahaan.

"Dalam tahapan lelang ini, panitia lelang diduga tetap melibatkan dan mempercayakan IKS dalam menghitung nilai harga perkiraan sendiri kontrak pekerjaan," ujar Firli.

Firli mengatakan, Irfan diduga telah menerima pembayaran penuh. Namun, KPK menemukan ada beberapa item pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

"Di antaranya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda," kata pria berusia 58 tahun itu.

Mantan Kapolda Sumatra Selatan itu mengatakan bahwa perbuatan Irfan Kurnia Saleh melanggar Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Bahkan, perbuatannnya diduga merugikan negara.

"Perbuatan IKS, diduga telah merugikan negara senilai Rp224 miliar dari nilai kontrak Rp738,9 miliar," ujar Firli menjelaskan.

Untuk kepentingan penyidikan, Irfan Kurnia Saleh akan ditahan selama 20 hari ke depan. Ia ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.