KPU Gelar Rakor untuk Kaji Usulan Pemilu Digelar 15 Mei 2024

Raka menambahkan, usulan pemerintah terkait Pemilu 2024 digelar 15 Mei akan dibahas secara komprehensif. Selain membahas usulan pemerintah, KPU juga akan membahas regulasi dan tata kelola Pemilu 2024.

"Mengingat hal tersebut sangat penting maka KPU membahasnya secara detail dan komprehensif. Semua aspek, terutama aspek regulasi dan tata kelola penyelenggaraan tahapan menjadi atensi KPU," ucapnya.

Dia mengatakan, hasil rakor ini akan dibawa ke RDP bersama Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bawaslu, dan DKPP.

"Berdasarkan informasi yg diterima, direncanakan pada awal Oktober 2021," ucap Raka.

Sebelumnya, tanggal 15 Mei, merupakan waktu yang diusulkan pemerintah untuk pencoblosan Pemilu 2024. Namun, anggota Komisi II DPR Arief Wibowo mengatakan, Fraksi PDIP tak setuju dengan usulan tanggal itu.

"Apakah PDI Perjuangan (PDIP) keberatan terhadap 15 Mei karena kita menyatakan untuk menimbang ulang, mengkaji secara dalam, tentu pandangan kita keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara di dalam tanggal 15 Mei," kata Arief di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Arief mengatakan, bila Pemilu 2024 pada 15 Mei, pencoblosan dilakukan usai bulan puasa dan Lebaran. Dia memperkirakan, bulan puasa 2024 pada Maret dan Idul Fitri di April.

Legislator PDIP ini tidak ingin hari keagamaan malah ada kegiatan politik.

"Sedianya tidak ada kegiatan politik apapun dalam bulan Ramadan. Karena kalau hitungannya 15 Mei masih masuk pada masa kampanye, dan saya kira sangat tidak elok dan tidak etis dan bisa menimbulkan masalah tidak perlu terkait kebangsaan kita, apabila Ramadan sebagai bulan yang kita hormati, terutama oleh kaum muslim ini, menjadi bagian dari proses politik menuju pencoblosan," ucapnya.

Oleh karenanya, dia ingin pemerintah melakukan kajian ulang terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Kajian itu dilakukan bersama DPR dan KPU.

Sementara itu, Partai NasDem sepakat dengan usulan Pemilu 2024 digelar 15 Mei.

"Ya kalau Fraksi NasDem di Komisi II mendukung usulan pemerintah terkait waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada wartawan, Selasa (27/9/2021).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Golkar juga setuju dengan usulan pemerintah terkait Pemilu digelar 15 Mei 2024. Usulan ini sudah disetujui seluruh kader Golkar.

"Kami kemarin rapat, tadi malam rapat pleno, saya sampaikan di rapat pleno dan dua kali malah. Hari Sabtu rapat harian terbatas saya sampaikan juga, kemudian tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua rapat menyatakan setuju (Pemilu 2024) tanggal 15 Mei," ucap Doli.