KPU Papua Pegunungan Curhat Dikejar Massa saat Rekapitulasi Suara

20 Mar 2024, 16:37 WIB

Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Theodorus Kossay (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Theodorus Kossay mengaku bahwa faktor keamanan jadi penyebab pihaknya terlambat ikut rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional.

KPU Papua Pegunungan baru mengikuti rapat pleno di hari terakhir tahapan rekapitulasi suara yang jatuh pada hari ini, Rabu (20/3/2024).

"Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolikara, terjadi di aula kantor Distrik Bokondini itu ada masyarakat yang keberatan, kemudian situasi tidak aman, kemudian antara bawaslu, pihak keamanan, dan KPU bersepakat untuk pindahkan rekapitulasi ke Jayawijaya, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan," ucap dia dalam rapat pleno di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, Provinsi Papua Pegunungan dan Papua jadi dua provinsi yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional di hari terakhir sebelum KPU mengumumkan hasil resmi Pemilu 2024.

1. KPU dikejar massa saat akan pleno

logo Komisi Pemilihan Umum (journal.kpu.go.id)

Theodorus mengaku pihaknya sempat dikejar massa saat menggelar rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten/Kota. Karena ancaman keamanan, mereka pun harus berpindah-pindah lokasi.

Lalu setelah pindah lokasi, massa kembali terus berdatangan hingga pihak hotel kewalahan dan tak mengizinkan diselenggarakannya rekapitulasi. Mereka pun harus pindah mencari gedung lainnya.

2. Kondisi mencekam karena massa membawa sajam

Situasi kamtibmas di Ibu Kota Oksibil, Kabupaten Papua Pegunungan, aman dan terkendali . (IDN Times/Istimewa)

Bahkan, kata Theodorus, suasana semakin mencekam ketika pihak kepolisian memberikan informasi banyak massa yang membawa senjata tajam mengancam keamanan diselenggarakannya rekapitulasi.

"KPU-nya merasa tidak nyaman, koordinasi dengan pihak keamanan lalu kapolresnya keluarkan surat bahwa masyarakat banyak menggunakan tombak, anak panah, kemudian juga parang samurai, juga banyak alat sajam di seluruh lembah Kota Wamena," ungkapnya.

3. Rekapitulasi di hotel masih dibayangi massa

Ilustrasi suasana di Papua Pegunungan. Aksi massa penolakan pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan. (IDN Times/Istimewa)

Theodorus mengungkapkan, rekapitulasi akhirnya dilakukan di Hotel Horison Jayapura. Namun, massa kembali tetap menganggu jalannya rekapitulasi.

"Di Jayapura mereka rekap juga di Hotel Horison dan beberapa kali melakukan rekap di tempat itu kemudian juga masih juga ada yang datang mengganggu sampai yang kelima mereka rekap di salah satu hotel di kota Jayapura, Hotel Fox. akhirnya di tempat itu, kami juga minta perlindungan. Akhirnya berhasil melakukan rekapitulasi 46 distrik dan sampai penetapan," imbuh dia.