KPU: Tidak Ada Kecurangan di Debat Capres Kedua

19 Feb 2019, 21:40 WIB

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta, IDN Times - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan, tidak ada kecurangan di debat capres kedua yang diselenggarakan pada Minggu (17/2) malam di Hotel Sultan, Jakarta. Ia menggarisbawahi baik capres nomor urut 01 dan 02 mendapatkan porsi yang sama.

Salah satu yang dipermasalahkan oleh kubu pendukung yakni soal waktu ketika kedua capres memberikan penjelasan. Wahyu mengatakan, tidak ada capres yang waktu berbicaranya dipotong.

"Ya, masing-masing capres sama-sama akan dipotong berbicaranya kalau waktu yang diberikan untuk menyampaikan gagasan sudah habis. Tidak benar ada capres tertentu dipotong," kata Wahyu memberikan klarifikasi di program Indonesia Lawyers Club yang tayang di tvOne, Selasa (19/2) malam.

Soal pengaturan waktu, kata Wahyu, memang sepenuhnya ada di tangan moderator, karena mereka lah yang menjadi pengatur lalu lintas ketika debat berjalan.

Lalu, rumor apalagi yang diklarifikasi oleh KPU? Apa betul KPU membiarkan capres tertentu memasang alat bantu ketika debat kemarin?

1. KPU bantah kedua capres menggunakan alat bantu

(Cuitan Anthony Leong soal dugaan penggunaan wireless earphone) www.twitter.com/@thonyleong

Wahyu membantah dengan tegas soal rumor yang beredar di media sosial ada capres tertentu yang dibiarkan mengenakan alat bantu pendengaran selama debat berlangsung. Ia mengatakan, baik capres nomor urut 01 atau 02 tidak ada yang diberi alat bantu semacam itu.

"Yang diberikan ke kedua capres itu hanya mike di atas meja dan clip on supaya cara mereka berbicara lebih jelas," kata Wahyu.

Ia pun meyakini baik capres nomor urut 01 dan 02 tidak akan mengkhianati kepercayaan publik, sehingga mereka akan mengedepankan integritas ketika melakukan debat.

2. KPU menjelaskan dua kotak untuk mengundi pertanyaan agar semua pertanyaan terwakili

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Wahyu menjelaskan alasan adanya dua kotak untuk mengundi pertanyaan, supaya semua pertanyaan yang ingin ditanyakan terwakili.

"Jadi, dari tata laksana debat, sama sekali tidak ada kecurangan," kata dia.

Sejak awal, Wahyu melanjutkan, KPU sebagai penyelenggara sudah berusaha bersikap netral dan adil. Jumlah partisipasi dari kubu capres nomor urut 01 akan sama dengan pendukung capres nomor urut 02.

Untuk mengimbangi itu semua, KPU turut mengundang akademisi, tokoh-tokoh dan pakar yang memperhatikan isu tersebut.

3. Apabila ada dugaan pelanggaran, KPU persilakan dilaporkan ke Bawaslu

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Wahyu juga mempersilakan apabila kedua kubu merasa ada kecurangan yang terjadi, silakan dilaporkan ke Bawaslu. Sebab, satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak hanya Bawaslu.

"KPU tidak melayani TKN, BPN, dan debat capres. Tapi, kami melayani kepentingan masyarakat Indonesia," kata Wahyu.

Oleh sebab itu, ke depan debat capres ini akan tetap dilaksanakan. Tujuannya agar calon pemilih bisa mengetahui gagasan, visi dan misi dari capres yang berlaga pada Pilpres 17 April mendatang.

4. KPU dipuji karena format debat kedua dianggap lebih baik

Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Format di debat kedua memang banyak mengalami perubahan. Salah satunya tidak ada lagi barisan pendukung di belakang capres di atas panggung. Menurut Wahyu, itu semua merupakan salah satu cara KPU mengakomodir kritik dari warganet di media sosial.

"Sehingga, akhirnya para penonton di rumah bisa menyaksikan debat lebih nyaman," kata Wahyu.

Dengan adanya beberapa perubahan format dan tata laksana, terbukti lebih memenuhi keinginan publik. Hal itu terbukti beberapa pihak memuji keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan debat kedua kemarin.

"Tadi saya juga sempat dipuji oleh Pak Fadli Zon. Kami memang sengaja memperbarui format dan mekanisme debat agar para kandidat dapat mengeksplorasi gagasan-gagasan lebih besar, untuk kemajuan Indonesia lima tahun ke depan," kata dia.