KPU Usul Gaji PPS-KPPS di Pemilu 2024 Sesuai UMR, PAN: Harus Rasional

KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86 triliun. Sekitar 70 persen dari anggaran itu dialokasikan untuk honor petugas PPS hingga KPPS. 

Legislator PAN ini setuju bila KPU ingin menaikkan honor petugas badan ad hoc. Namun, lanjutnya, kenaikan honor itu harus rasional.

"Jadi artinya kita setuju saja untuk menaikkan kesejahteraan daripada panitia ad hoc. Tapi harusnya kan rasional dan mempertimbangkan kondisi ekonomi kita yang sedang tidak bagus akibat dari pandemik COVID," katanya.

Guspardi menerangkan, anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp16 triliun dan angkanya bertambah menjadi Rp27 triliun pada Pemilu 2019. Terkait anggaran Pemilu 2024, usul KPU adalah anggarannya naik empat kali lipat menjadi Rp86 triliun. 

"Harusnya dia (KPU) dalam membuat perencanaan anggaran, harus memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jokowi. Di mana pemerintah dalam hal ini setiap kementerian dan lembaga, itu kan dilakukan recofusing, dilakukan pengalihan anggaran, yang anggaran itu difokuskan pada penanganan COVID," ucapnya.

Oleh karena itu, Guspardi mengatakan anggaran yang diusulkan KPU akan dilakukan efisiensi.

"Akan dilakukan efisiensi, itu adalah suatu keniscayaan. (Efisiensi) itu tugas Komisi II DPR bersama pemerintah untuk, pertama dia harus rasionalisasi, kedua harus objektif, ketiga dia harus efisien dan efektif dalam pemanfaatan anggaran," dia menambahkan.

Sebelumnya, KPU melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Bawaslu, dan DKPP untuk membahas Pemilu 2024. Ketua KPU, Ilham Saputra, mengusulkan agar pemerintah memberikan upah yang layak untuk anggota di badan ad hoc.

"Nah tentu dengan kondisi ini, kita memberikan usulan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak bagi petugas kami, baik itu PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih, dan Pantarlih LN sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Ilham saat rapat di DPR, Kamis (16/9/2021).

Mengacu pada Pemilu 2019, Ilham mengatakan ada 722 anggota di badan ad hoc yang meninggal dunia dan 798 yang sakit. Untuk Pilkada 2020, ada 117 orang yang meninggal dunia ada 153 yang sakit.

Ilham menambahkan, KPU juga mengusulkan agar dibuat payung hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi yang mendukung tugas badan ad hoc.

Selain itu, KPU mengusulkan agar ada dukungan kerja sama lintas stakeholder dalam memfasilitasi kebutuhan dan menyediakan infrastruktur bagi badan ad hoc.

"Tentu kita membutuhkan dukungan kerjasama lintas stakeholder dalam memfasilitasi kebutuhan dan menyediakan infrastruktur bagi badan ad hoc dalam melaksanakan tugasnya. Pengalaman untuk kantor, untuk hal-hal lain, banyak yang kurang disupport oleh pemerintah di level tersebut," ujarnya.