Kredit Pendidikan Jadi 'Jebakan' Mahasiswa? Ini Kata Pakar Pendidikan

Dengan sistem kredit, kata dia, mahasiswa bisa meminjam uang untuk kuliah dan membayarnya ketika sudah memiliki pekerjaan. Namun, dia juga mempertanyakan jenis mahasiswa yang meminjam saat program tersebut diluncurkan di Indonesia.

"Saya ingin optimis tapi ragu. Yang mau pinjam ini anak-anak yang mana? Apa yang kapasitasnya baik dan nantinya dipastikan dapat kerjaan sesuai level? Lalu kemungkinan jumlah lapangan kerja, serta kompetensi yang didapat anak di perguruan tinggi itu sejauh mana bisa memastikan si anak mudah mengembalikan uang tersebut?" ungkap Itje kepada IDN Times, Rabu (11/4).

Jika pemerintah bisa menjamin lapangan kerja dan para mahasiswa bisa memanfaatkan untuk kepentingan belajar secara tepat, kata Itje, program kredit pendidikan bisa berjalan baik. Sebab, mahasiswa bisa segera mendapatkan pekerjaan untuk mengembalikan pinjaman. 

Menurut Itje, program kredit pendidikan harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja agar  mahasiswa tak terjebak utang. Jika saja pekerjaan tidak tersedia atau tidak sesuai, berarti penghasilan masih diragukan, karena harusnya mahasiswa lulus sebagai sarjana dapat pekerjaan sesuai latar belakang.

"Apakah perguruan tinggi bisa membuatnya punya kapasitas yang sesuai dan bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus? Kalau gak ada persyaratan peminjaman seperti apa, saya khawatir ada jebakan-jebakan lalu mereka gak bisa bayar," kata dia.

Itje lantas menyarankan pemerintah untuk berkaca pada negara-negara lain yang sudah melakukan program student loan. Di Indonesia, kuliah tak semata-mata untuk menyesuaikan kecerdasan, tetapi juga menjadi sebuah gengsi. Dia khawatir program tersebut akan dimanfaatkan oleh anak-anak yang kurang potensial, lantas kesulitan membayar. 

"Karena masalah pendidikan ini bukan sekadar duit. Jadi perlu dilihat kembali apa yang sudah dialami negara lain, hambatan-hambatannya apa? Bagaimana solusi agar anak-anak gak kejebak hutang?" ujar dia.

Menurut Itje, pada akhirnya yang dibicarakan adalah bisnis perbankan, bukan sekadar fasilitas pendidikan untuk anak bangsa. Bisnis lah yang dikedepankan karena bank tak akan bersedia merugi. 

"Kalau dikasih bunga nol persen sepertinya gak mungkin. Itu bunga 6,5 persen sangat tinggi untuk ukuran mahasiswa. Sayang mereka (mahasiswa) terjebak utang. Karena bank is bank, commercial bank is commercial bank. Niatnya memang baik, tetapi praktik nya harus dijaga," kata dia.

Itje pun mengimbau kepada pemerintah agar mengkaji lebih dalam terkait implementasi program ini. Jika tak bisa mengontrol, mahasiswa yang tak bisa memperkirakan risiko peminjaman hanya akan mampu meminjam tapi sulit membayarnya.

"Nanti nganggapnya mumpung ada kesempatan pinjam. Jumlah yang bakal pinjam pasti banyak, orangtua juga lihatnya sebagai kesempatan anak kuliah. Orang kalau utang suka lupa balikinnya dari mana," ungkap dia.

Menurut Itje, perlu dikaji berapa jumlah lulusan perguruan tinggi yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap program kedit pendidikan tersebut.

"Sudanlah gaji awal kerja pasti pas-pasan dan dipotong utang. Itu (program kedit pendidikan) akan menjadi pertolongan, tapi di satu sisi jadi jebakan jika masyarakat gak memahami arti berutang itu sendiri," kata dia.