KRI Nanggala 402 Tenggelam, TNI AL Tersisa Punya Empat Kapal Selam

Meski tersisa empat kapal selam, tetapi TNI AL hanya mengoperasikan tiga kapal. KRI Cakra 401 masih menjalani overhaul di PT PAL Indonesia.

Kepala Departemen Humas PT PAL Indonesia (Persero) Utario Esna Putra mengatakan, ada banyak item dan platform yang diperbaiki.

"Salah satunya persiapan SAT (Sea Acceptance Test)," ujar Utario ketika dikonfirmasi, Rabu (28/4/2021). 

Kegiatan overhaul KRI Cakra 401 sempat disaksikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Januari 2020. Bahkan, ketika itu Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai kebijakan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan pentingnya pembenahan industri pertahanan. Ia juga ingin ada kesinambungan antara industri komponen. 

"Setelah tadi saya melihat bersama-sama kondisi lapangan, saya ingin mempertegas lagi, mengingatkan lagi bahwa yang pertama, kita harus fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan. Baik yang berkaitan dengan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan. Kemudian, juga ketersambungan dengan industri komponen baik itu komponen pendukung atau bahan baku," kata Jokowi pada awal 2020. 

Tetapi, menurut pengamat militer dan akademisi dari Asia Pacific Centre for Security Studies Connie Rahakundini Bakrie, keinginan itu belum terwujud hingga hari ini. Ia menduga ada tantangan yang dihadapi Kementerian Pertahanan hingga modernisasi alutsista belum terwujud hingga hari ini. 

"Karena presiden kita kan tipikal yang 'doer', kalau dia menginginkan sesuatu, dia bikin semua dan pasti terjadi. Mau bikin jalan tol jadi, bahkan di Jawa sudah tersambung dari barat ke timur. Bahkan, ibu kota negara jadi," ungkap Connie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" by IDN Times, Selasa, 27 April 2021. 

"Pertanyaan saya cuma satu, apa yang salah di dalam Kementerian Pertahanan, sehingga tidak bisa seperti Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Suharsono Monoarfa (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) atau Bambang Brodjonegoro," sambung Connie. 

Asisten Perencanaan (Arsena) KSAL Laksamana Muda TNI Muhammad Ali tak menampik usia rata-rata kapal selam milik Indonesia sudah tua. Misalnya, KRI Nanggala 402 sudah berusia lebih dari 40 tahun.

Namun, menurut Ali, usia kapal selam tak bisa dijadikan patokan kapal tersebut tak laik fungsi. Bahkan, berdasarkan informasi dari TNI AL, kata Ali, KRI Nanggala 402 masih dinyatakan laik berlayar hingga September 2022. 

"Itu semua tergantung dari sistem pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya baik, maka bisa digunakan lebih dari 30 tahun atau 40 tahun. Jenis kapal selam 209 ini masih banyak digunakan di banyak negara. India, negara-negara di Amerika Latin hampir semuanya menggunakan jenis kapal 209," kata dia. 

Sementara, menurut Kepala Staf TNI AL (2014-2018) Laksmana TNI (Purn) Ade Supandi, perawatan alutsista sangat tergantung pada ketersediaan suku cadang. Rata-rata suku cadang bertahan di pasaran atau produsen sekitar 10 tahun.

"Setelah itu pasti (suku cadang) obsolete atau tidak lagi dipakai," kata Ade di program "Ngobrol Seru" by IDN Times pada Selasa kemarin. 

Meski begitu, ia menilai KRI Nanggala 402 secara teknis masih memenuhi syarat untuk berlayar lantaran sudah pernah mengalami overhaul (perbaikan menyeluruh). "Pada kenyataannya kan KRI Nanggala ini sedang melaksanakan operasi di Natuna lalu diminta bergabung ke perairan Bali," ujarnya. 

Asisten Perencanaan (Arsena) KSAL Laksamana Muda TNI Muhammad Ali mengatakan, pihaknya akan melakukan audit untuk mencari tahu penyebab tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada pekan lalu. Akibat tragedi itu, sebanyak 53 ABK tenggelam di perairan utara Bali. 

"Tapi, untuk proses audit ini harus menghadirkan para pakar dan para ahli pembuat kapal selam, bukan sekadar pengamat," kata Ali. 

Desakan untuk melakukan audit itu juga disampaikan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, upaya modernisasi alutsista tidak pernah dilakukan secara transparan. 

"Bahkan, pada praktiknya, beberapa kasus pengadaan alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan poster pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya korupsi," ujar Usman melalui keterangan tertulis, Selasa kemarin. 

Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar upaya transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan secara konsisten. "Pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan investigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau khususnya pengadaan alutsista," tutur dia.