Kritik Vaksin COVID-19 dari Luar Negeri, Epidemiolog: Belum Pasti Aman

Sementara, melalui akun Twitternya, Pandu mengingatkan pemerintah bahwa vaksin yang diimpor masih berstatus bakal vaksin. Hal ini lantaran hasil uji klinis tahap ketiga belum rampung. 

"Kenapa sih beli tiga kandidat vaksin dari negara yang sama? Inget lho ketiganya masih berstatus kandidat dan belum diyakini akan jadi vaksin pilihan yang efektif dan aman. Evaluasi uji klinis ketiga pun juga belum selesai, hasilnya juga belum dievaluasi. Ini bukan berbasis sains dan bisa berbahaya," cuit Pandu pada Selasa kemarin. 

IDN Times telah meminta izin kepada Pandu untuk mengutip ulang cuitan tersebut. 

Hal yang menjadi sorotan Pandu yakni yang menjadi dasar pemilihan vaksin buatan Tiongkok lantaran pemerintah Negeri Tirai Bambu sudah memberikan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 bagi warganya. Pandu mempertanyakan apakah izin penggunaan darurat itu berlaku di Tanah Air. 

"Kalau peraturan Pemerintah China berlaku di Indonesia itu apa ya artinya?" tanya Pandu lagi. 

Ia mendorong pemerintah sebelum memutuskan untuk membeli vaksin tertentu, hasil uji klinisnya dibuka ke publik. "Supaya jangan terjadi pemaksaan politis," tutur dia lagi. 

Sementara, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menandakan vaksin aman diberikan ke publik yakni vaksin tersebut sudah diberikan ke warga negara produsennya. Sebagai contoh, Tiongkok sudah memberikan warganya vaksin buatan perusahaan farmasi Sinovac Biotech, Cansino, dan Sinopharm/G42. 

"Vaksin ini sudah aman dikonsumsi oleh penduduk dunia bila sudah direkomendasikan oleh WHO. Saya kira itu sudah selesai," ujar Slamet ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Rabu (14/10/2020). 

Ia menilai hasil uji klinis tahap ketiga yang kini dilakukan di Bandung perlu juga didaftarkan ke WHO. IDI, kata Slamet, tidak mempermasalahkan bila proses pemberian imunisasi vaksin COVID-19 dilakukan lebih cepat, asal memenuhi syarat. 

Sebelumnya, Luhut sudah memastikan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinopharm dan Cansino akan mulai tiba di Indonesia pada November mendatang.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi itu mendapat jaminan dari Sinopharm, yang menggandeng perusahaan Uni Emirat Arab (G42), bisa mengirimkan 5 juta dosis (dual dose). Sedangkan Cansino menyanggupi untuk mengirim 100 ribu dosis (single dose). 

Kepastian itu diperoleh Luhut ketika melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk menemui Menteri Luar Negeri Wang Yi pada 9-11 Oktober 2020. Dalam kunjungan itu, Luhut turut didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur PT Bio Farma, Honesti Basyir. 

"Untuk Cansino, sisa 15-20 juta vaksin akan dikirim pada 2021. Sedangkan sisa vaksin G42/Sinopharm akan dikirim pada tahun ini," demikian keterangan tertulis yang disampaikan oleh Kemenko Marves Luhut, Senin, 12 Oktober 2020. 

Sementara, vaksin buatan perusahaan farmasi Sinovac Biotech yang kini sedang dilakukan uji klinis di Bandung, akan mulai dikirimkan secara bertahap dari periode November hingga Desember 2020. Jumlahnya sebanyak 3 juta dosis vaksin. 

"Dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama Desember 2020. Itu belum termasuk 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk," kata Luhut lagi. 

Selain vaksin dari Tiongkok, pemerintah juga tengah melakukan finalisasi untuk mendapatkan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford. 

Sementara, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir memastikan harga vaksin COVID-19 Sinovac di Indonesia tidak akan memberatkan pemerintah. Kisaran harganya ditaksir mencapai Rp200 ribu.

Bio Farma berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin COVID-19 dengan harga yang terjangkau untuk memberi perlindungan bagi penduduk.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang bisa menentukan harga sebuah vaksin, termasuk COVID-19. Salah satu faktornya adalah tergantung pada investasi pada studi klinis fase 3 terutama dalam uji efikasi dalam skala besar.

"Demikian juga dengan penentuan harga di Indonesia, mengikuti prinsip tadi. Dengan kata lain, skema pemberian harga vaksin COVID-19 ini, tidak dapat disamakan," ujar Honesty dalam keterangan tertulis pada Selasa kemarin.