Kritik Wacana New Normal Jokowi, Demokrat: Kumpulkan Data Utuh Dulu!

Didik mengingatkan Presiden akan kondisi tenaga medis jika angka COVID-19 kembali membludak. Sebab selama ini pelonggaran PSBB terbukti mampu menekan angka kasus COVID-19.

“Bisa bayangkan psikologis dokter dan tenaga medis yang mengambil risiko besar untuk nyawanya yang tidak kenal lelah mengobati orang terpapar. Kalau sampai mereka give up atau kewalahan apa yang akan terjadi,” ujarnya.

Belum ditemukannya vaksin juga menjadi alasan Anggota Komisi lll DPR RI itu mengkritisi wacana ‘new normal’ Jokowi. Ia sepakat dengan wacana tersebut dengan syarat vaksin telah ditemukan.

“Saat ini vaksinnya belum bisa ditemukan, namun metodologi penanganannya berangsur-angsur untuk negara tertentu sudah bisa dikendalikan, sebaiknya Presiden belajar kunci sukses negara-negara lain,” papar Didik.

Sejauh ini, beberapa negara di Benua Eropa yang dihantam COVID-19 mulai berani melonggarkan lockdown mereka. Misalnya Italia, Jerman, Spanyol, Prancis, dan negara-negara di Kawasan Skandinavia.

Untuk mencontoh negara tersebut, Didik mengusulkan jika Presiden melakukan pelonggaran PSBB dan mewacanakan ‘new normal’ harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Terlebih, Pemerintah telah diberi leluasa menggunakan anggaran lewat Perppu 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang Penanganan COVID-19.

“Setelah pengendalian dilakukan, dan grafik penularan menurun dan hilang, bijak kalau kemudian Presiden bicara untuk memulai tatanan baru. Tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya, bukan menjudikan nyawa dengan virus COVID-19 yang sangat berbahaya,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo mengatakan pemerintah saat ini belum memutuskan untuk melonggarkan PSBB. Tetapi pemerintah terap melakukan pemantauan melalui data dan fakta di lapangan.

Jokowi mengingatkan masalah PSBB harus diputuskan dengan hati-hati. Ia mengatakan keputusan tersebut harus melihat kondisi masyarakat saat ini.

“Kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4).

Pemerintah sendiri belum tahu kapan pandemik COVID-19 akan berakhir di Indonesia. Jokowi menyampaikan, masyarakat bisa beraktivitas kembali namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Ia menambahkan, masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.

"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meski pun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Jokowi.

Jokowi lalu menegaskan, hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimistis. Menurut dia, justru di situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan,” ucap Jokowi.