KSAD Dorong Megawati Buat Laporan Resmi Bila TNI Intimidasi Rakyat

05 Feb 2024, 19:10 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak (tengah) di Balai Kartini. (Dokumentasi TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyarankan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk membuat laporan resmi mengenai dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD kepada masyarakat. Maruli menjamin bila ada laporan yang masuk maka akan langsung ditindaklanjuti. Dengan adanya laporan dan bukti bisa jadi dasar penanganan suatu kasus.

"Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga gak tahu di mana (dilakukan). Sulit juga kan. Kalau memang mau resmi, bisa dilaporkan atau disampaikan. Nanti, akan kami coba tindak lanjuti," ujar Jenderal Maruli di Balai Kartini, dikutip dari kantor berita ANTARA pada Senin (5/2/2024).

"Kalau ada bukti suara, foto, atau saksi, atau apa segala macam ya mudah-mudahan kami bisa cepat (proses). Ada dasarnya memanggil orang," kata dia lagi.

Ia kemudian mencontohkan sikap cepat dan sigap TNI yang merespons adanya aduan dari masyarakat soal dugaan keterlibatan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat dalam upaya pemenangan capres tertentu di wilayah Papua Barat dalam Pemilu 2024. Ketika itu, Kabinda Papua masih dijabat oleh Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban. Lantaran terlibat, TSP Silaban pun dicopot dari posisi tersebut.

Ia terbukti ikut meneken dokumen pakta integritas bersama Pj Bupati Sorong dan memihak salah satu paslon. Setelah dokumen pakta integritas tersebut viral, TNI AD langsung memanggil TSP Silaban.

"Ya, kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kami tarik dan kami tanya-tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut. Lagi dalam proses," tutur mantan Pangkostrad tersebut.

1. Maruli tidak akan anggap ada prajurit TNI AD yang lakukan intimidasi bila tak ada laporan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ketika berbicara di Mabes TNI AD. (Dokumentasi TNI AD)

Lebih lanjut, Jenderal Maruli menegaskan TNI AD akan sigap dalam merespons tiap laporan atau dugaan pelanggaran netralitas yang masuk ke pihaknya. Apalagi saat tahun ini merupakan tahun-tahun politik yang rawan.

Maruli mengatakan pihaknya memang tetap memproses dugaan keterlibatan Kabinda di Papua Barat meski tidak ada laporan resmi dari publik. Namun, ada perkembangan, di mana ada dokumen pakta integritas yang beredar di ruang publik.

"Kejadian di Sorong itu memang tidak ada laporan secara tertulis. Tetapi ada perkembangan. Ini kami panggil orangnya, langsung berkoordinasi. Ya, kami tindak lanjuti langsung kalau memang ada bukti. Akan tetapi, kalau buktinya kata-kata, kami sulit (proses) yang mana ini ya. Anggota kami yang mana yang mengancam," kata Maruli.

Ia juga menyebut bila tidak ada laporan secara resmi maka pihaknya tidak menganggap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD. "Ya, kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, maka saya menganggap (peristiwa) itu tidak ada," tutur dia lagi.

2. Megawati minta TNI-Polri berhenti intimidasi rakyat dan simpatisan PDIP

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kampanye akbar Ganjar-Mahfud (Dok. TPN Ganjar-Mahfud)

Sebelumnya, di dalam kampanye akbar Ganjar-Mahfud 'Salam Metal', Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta dengan tegas kepada aparat TNI dan Polri agar tidak melakukan intimidasi kepada rakyat. Termasuk kepada simpatisan PDIP. Ia menegaskan bahwa PDIP adalah partai politik yang sah dan menjadi peserta pemilu 2024.

"Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku! Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini. Artinya, (PDI Perjuangan) diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat!" ujar Megawati di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 3 Februari 2024.

Presiden kelima Indonesia itu juga melayangkan pertanyaan sarkastik kepada para pendukung Ganjar-Mahfud. Apakah mereka harus merasa takut atas upaya pecah belah yang sedang terjadi itu.

Megawati juga kembali mengingatkan bahwa siapa pun warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum. Sekali pun itu presiden.

"Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, di mana pun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya (anggota) TNI, dan Polri. Dia adalah rakyat Indonesia!" tuturnya lagi.

3. PDIP usulkan ke TNI untuk lakukan otokritik soal dugaan intimidasi kepada rakyat

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Istimewa)

Sementara, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berharap TNI melakukan otokritik di internal terkait dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh prajurit TNI kepada rakyat jelang pemilu 2024. Ia pun meyakini sudah terjadi intimidasi seperti yang disampaikan oleh Mega di kampanye akbar pada akhir pekan lalu.

"Bahwa itu memang terjadi, karena itu lah lebih baik melakukan otokritik. Karena yang menyalahgunakan kekuasaan rakyat bukan hanya melanggar hukum, tapi local wisdom-nya," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Hasto kemudian menjelaskan berbagai modus yang dicurigai merupakan bentuk intimidasi aparat penegak hukum pada rakyat selama masa Pemilu 2024. Misalnya, Hasto mengatakan, ada beberapa orang berpakaian seragam turut membagikan bantuan sosial.

Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto berdasarkan cerita dari pengamat militer Connie Rahakundini kepadanya. Namun, Hasto tidak menyebut di mana peristiwa itu terjadi.

"Kemudian juga ketika para kelompok pro demokrasi, para guru bangsa mereka melihat praktik-praktik itu. Ya memang bukti material tidak begitu mudah, tetapi kami dapat sampaikan apa yang terjadi di beberapa tempat," kata dia lagi.