KSAD Maruli: Saya Tak Akan Pertaruhkan TNI AD Demi Kepentingan Pemilu

01 Des 2023, 13:10 WIB

Jenderal Maruli Simanjuntak usai dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana pada 29 November 2023. (Dokumentasi Mabes TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, menegaskan bahwa semua prajurit TNI AD akan bersikap netral dalam Pemilu 2024. Dugaan prajurit TNI AD tidak netral lantaran sempat muncul baliho dari paslon tertentu dalam waktu singkat dan massif.

Diduga pemasangan baliho tersebut melibatkan aparat keamanan. Selain itu, Maruli juga memiliki relasi dekat dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Ia pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres pada periode 2018-2020. Maruli juga merupakan menantu dari Luhut Pandjaitan yang notabene orang dekat Jokowi.

Tetapi, Maruli menegaskan tidak akan mempertaruhkan reputasi dan nama baik institusi TNI AD demi kepentingan kelompok tertentu.

"Saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak akan pernah mau gambling institusi yang luar biasa ini hanya untuk kepentingan kelompok," ujar Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12/2023) tanpa menjelaskan kelompok mana yang dimaksud.

Ia pun menambahkan bila ada pihak tertentu yang ingin mempengaruhi TNI AD, itu hanya sekelompok kecil orang.

"Jumlahnya sangat kecil dibandingkan keseluruhan personel TNI AD. Paling jumlahnya hanya sebatas jari. Kami akan merespons dengan cepat hal-hal yang menyangkut anggota yang tidak netral," kata dia.

1. Jenderal Maruli bakal bangun komunikasi dengan jajaran di TNI AD yang lebih senior

Presiden Jokowi Lantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, Maruli bakal membangun komunikasi yang baik dengan para seniornya di TNI AD. Maruli merupakan arbituren Akmil 1992. Sedangkan, Wakil KSAD, Letjen Arif Rahman berada empat tahun di atasnya yakni arbituren Akademi Militer 1988. Inspektur Jenderal di TNI AD, Letjen Alfred Denny, juga merupakan arbituren Akmil 1988.

"Mengenai senioritas itu biasa karena kami juga mulai dari Dandim. Di sana ada senior. Yang penting jalinan komunikasi baik," tutur Maruli.

Ia pun mengakui bahwa tradisi senioritas di militer di Indonesia sangat kuat. Namun, menurutnya letak kekuatan TNI AD justru ada di situ.

"Jadi, bukan berarti senior tidak bisa diperintah. Itu tatanan yang sudah berjalan dan sudah sekian lama dikerjakan. Buktinya, ketika saya bertugas di Korem, Kodam, Kasdam hingga Kostrad, (relasinya) masih baik-baik saja," katanya.

2. TNI bangun posko pengaduan terkait netralitas TNI jelang pemilu

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ketika membuka pos pengaduan netralitas TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sebelum memasuki masa pensiun, Panglima TNI ketika itu, Laksamana Yudo Margono sempat membentuk posko pengaduan netralitas TNI.

Posko itu dibuat untuk menjamin semua prajurit TNI bakal bersikap netral di Pemilu 2024. Pembukaan posko tersebut ikut disaksikan oleh tiga kepala staf TNI.

"Sekarang ini untuk mengantisipasi dari awal. Kami berkomitmen bagi TNI untuk netral, netral, dan netral. Bahkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kami pun mendirikan posko-posko (aduan) di semua (satuan), supaya juga saling mengawasi," ujar Yudo dikutip dari keterangan tertulis pada 21 November 2023.

Ia menambahkan, posko-posko itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu semua untuk memudahkan masyarakat membuat pengaduan langsung. Selain melaporkan secara langsung, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan temuan pelanggaran melalui akun-akun media sosial milik TNI.

"Dengan semangat komitmen netralitas TNI, maka posko aduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 dengan ini resmi dinyatakan berlaku," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) tersebut.

Aduan yang diterima oleh posko aduan netralitas TNI akan diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI 1X24 jam setelah laporan tersebut diterima. Bawaslu nantinya diberi kewenangan untuk menentukan apakah aduan itu termasuk di dalam pelanggaran pemilu atau tidak

3. Posisi Maruli sebagai Pangkostrad diisi oleh Mayjen Muhammad Saleh

Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustofa terpilih jadi Pangkostrad. (www.instagram.com/@penkostrad)

Sementara, pengganti Jenderal Maruli sebagai Pangkostrad sudah diputuskan oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Agus menempatkan Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustofa sebagai Pangkostrad. Saleh menggantikan Maruli yang sudah dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Hal itu tertuang di Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1384/XI/2023. Dia merupakan alumnus Akademi Militer (Akmil) pada 1991dari kecabangan infanteri (Kopassus). Sebelumnya, Saleh menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad sejak pertengahan Agustus 2023.

"Menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam kolom 5 dan pengangkatan dalam jabatan baru seperti tercantum dalam kolom 6," demikian isi surat keputusan yang diteken oleh Jenderal Agus.