KSAL: Tak Perlu Berandai-andai, Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden

12 Sep 2022, 17:03 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) ketika memberikan keterangan pers soal jatuhnya pesawat latih jenis G-36 Bonanza. (ANTARA FOTO/Asprilia Dwi Adha)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono mengaku tak ingin berandai-andai soal peluang dirinya bakal terpilih menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Sebab, hal tersebut merupakan keputusan dan hak prerogatif Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Andika rencananya akan memasuki pensiun dari TNI pada Desember 2022.

"Saya sampaikan (pemilihan Panglima TNI) itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi, jangan disebut-sebut, jangan diandai-andai. Ya sudah kita serahkan kepada bapak presiden yang memiliki kewenangan dan memiliki hak prerogatif untuk menunjuk Panglima TNI ke depan," ungkap Yudo kepada media di Jakarta pada Minggu, (12/9/2022).

Meski begitu, sebagai seorang prajurit, Yudo mengaku siap bila ditunjuk oleh Jokowi menjadi Panglima TNI. Ia pun mengaku siap menjalankan tugas yang diberikan sebaik-baiknya.

"Tadi saya sampaikan, prajurit, bukan saya saja kalau diberi perintah dan ditunjuk pasti akan siap. Dan ini saya yakin jawaban semua prajurit kalau ditanya siap, pasti siap. Ya, memang tugas prajurit untuk diperintah dan melaksanakan tugas, pasti akan siap," tutur dia lagi.

Apakah kali ini memang waktu bagi Yudo untuk menduduki kursi Panglima TNI? Sebab, ia digadang-gadang menjadi Panglima TNI sejak 2021 lalu.

1. Anggota Komisi I DPR bocorkan rencana Panglima TNI selanjutnya bakal potong generasi

Anggota komisi DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon ketika berbicara di DPR (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sebelumnya anggota Komisi I, Effendi Simbolon mendengar rumor bahwa calon Panglima TNI yang disiapkan untuk menggantikan Andika bakal memotong generasi di tubuh militer. Ia mengaku mendengar rumor calon Panglima TNI yang disiapkan adalah perwira tinggi kelahiran setelah 1968.

"Bagaimanapun kita harus akhiri, Pak, nanti siapa lagi penggantinya. Siapa saya gak tahu, wallahualam. Apakah Pak Yudo (KSAL), Pak Fadjar (KSAU) atau siapa?" ujar Effendi ketika mengikuti rapat kerja dengan Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan pada 5 September 2022 lalu di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat.

"Denger-denger katanya ini potong generasi katanya. Jadi langsung ke (Angkatan) 94 semua. Jangan ada yang marah, dipersiapkan yang akan kelahiran 68 ke atas," tutur dia lagi.

Bila rumor itu benar, maka Yudo tak masuk ke dalam calon Panglima TNI selanjutnya. Politikus PDIP itu pun menganggap wajar bila pemilihan Panglima TNI itu bakal memotong generasi. Ia pun menyinggung soal agenda besar pada 2024.

"Wajar dipersiapkan untuk melintasi persiapan sampai lewat masa pemilu. Karena ada dua pemilu besar, pilpres, pileg dan pilkada, wajar," katanya.

2. Penunjukan Panglima TNI yang usianya lebih muda ada di tangan Presiden Jokowi

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, ketika ditanyakan kepada analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, wacana potong generasi dalam pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa saja terjadi jika diinginkan Presiden Jokowi.
Namun Fahmi meminta langkah itu dipertimbangkan dengan cermat untuk mencegah persoalan lain, termasuk potensi friksi di tubuh militer antara perwira senior dengan junior.

"Potensi itu ada. Tapi jika Presiden memang ingin menghadirkan sosok panglima yang relatif muda, ya itu juga bukan hal yang tidak mungkin. Asalkan dilakukan dengan skenario perencanaan dan pengendalian distribusi personel yang baik agar tidak terjadi penumpukan maupun friksi yang tidak perlu," kata Fahmi saat dihubungi, 6 September 2022 lalu melalui telepon.

Fahmi tak menampik friksi antar matra hingga antar faksi selalu berpeluang hadir di lembaga militer di negara manapun. Namun, ketidakselarasan itu harus ada batasnya.

Batas itu menurut Fahmi ada Dua. Pertama, tetap memiliki loyalitas pada negara dan konstitusi, pada panglima tertinggi sepanjang itu layak, serta pada peraturan perundangan. Kedua, batasan hierarkis dan peran kewenangan.

Menurut Fahmi sepanjang tidak menabrak salah satu atau kedua batasan itu, ketidakselarasan hubungan tidak akan sampai mengganggu kinerja dan misi lembaga.

3. Mensesneg pernah janjikan KSAL yang akan jadi Panglima TNI setelah Andika Perkasa

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara, ketika mengantarkan surat rekomendasi dari Presiden Jokowi ke DPR soal calon tunggal Panglima TNI, Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah memberi sinyal bahwa Yudo bisa naik Panglima TNI. Namun, surat rekomendasi bagi calon tunggal itu malah diberikan atas nama Andika, bukan Yudo.

Pratikno tidak menampik kemungkinan Yudo untuk menggantikan Andika sebagai Panglima TNI saat Andika memasuki masa pensiun. "Ya, kan bisa nanti pada periode-periode (selanjutnya)"kata Pratikno di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, November 2022 lalu/