KSP: Jokowi Tak Punya Pakem Rotasi Matra Dalam Tentukan Panglima TNI
Jakarta, IDN Times - Penasihat Kepala Staf Presiden, Andi Widjajanto mengatakan, dalam pemilihan panglima baru TNI, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak menggunakan pakem rotasi matra. Hal itu terjadi ketika Jokowi mengajukan surat ke pimpinan DPR dan memilih Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo untuk menggantikan Moeldoko.
Moeldoko yang dilantik sebagai Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berasal dari matra Angkatan Darat. Begitu juga Gatot yang dilantik pada 2015 lalu. Artinya, Panglima TNI selama dua periode berturut-turut berasal dari TNI AD.
Rotasi matra baru terjadi pada 2017 lalu, ketika Jokowi memilih Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Hadi merupakan prajurit TNI Angkatan Udara (AU). Lantaran tidak ada pakem rotasi matra, maka Andi menilai tiga kepala staf yang menjabat saat ini berpotensi menjadi Panglima TNI.
"Bila melihat karakternya Pak Jokowi, ketiga (kepala staf itu) mungkin ya (untuk dipilih jadi Panglima TNI). Karena Pak Jokowi gak punya pakem rotasi. Hal itu kan terlihat ketika memilih Pak Gatot untuk menggantikan Pak Moeldoko," ungkap Andi ketika berbicara di stasiun Kompas TV pada Selasa, 5 Oktober 2021.
Ia pun menambahkan, Jokowi justru belum pernah menunjuk Panglima TNI dari matra Angkatan Laut (AL), padahal kerap berjanji ingin membangun negara poros maritim. "Jadi, nampaknya ada pertimbangan strategis lain yang dimiliki oleh Pak Jokowi ketimbang pakem-pakem yang sudah ada. Saya melihatnya ketiga calon bisa saja (dipilih jadi Panglima TNI)," tutur dia lagi.
Ia mengatakan, alasan Jokowi memilih Gatot yang notabene dari AD sebagai Panglima TNI pada 2017 lalu karena adanya kecocokan atau chemistry. Sementara, dalam pandangan pengamat di bidang militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai kecocokan saja tidak cukup dalam memilih panglima baru TNI. Loyalitas yang tegak lurus kepada presiden harus dijadikan salah satu pertimbangan utama.
Apakah ada di antara ketiga calon Panglima TNI itu yang berpotensi tidak setia terhadap presiden?
1. Jokowi dinilai sempat keliru memilih Panglima TNI berdasarkan faktor kecocokan
Menurut Fahmi, Jokowi sempat keliru memilih Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI pada 2015 lalu. Sebab, belakangan Gatot sempat melakukan manuver untuk mengejar kursi RI 1 di penghujung jabatannya sebagai Panglima TNI. Padahal, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah diingatkan oleh Moeldoko ketika hendak memilih Gatot.
"Ketika nama Gatot dinotif sebagai calon kuat Panglima TNI, Pak Moeldoko sudah mengingatkan plus minusnya (bila memilih Gatot). Artinya, sudah ada masukan. Tapi, karena chemistry itu tadi akhirnya diabaikan," ungkap Fahmi ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Rabu (6/10/2021).
Gatot di awal menjabat sebagai Panglima TNI memang sudah terlihat dekat dengan Jokowi. Baru memasuki 2017, Gatot telah menunjukkan gelagat aneh. "Kan sudah beda jalur waktu itu," tutur dia lagi.
Pelajaran lain yang dipetik soal kecocokan dalam pemilihan Panglima TNI yakni pada faktanya Gatot justru tidak memiliki chemistry dengan Menhan ketika itu, Ryamizard Ryacudu. Selama Gatot menjabat, kerap melempar pernyataan yang berbeda di publik.
Karena itu, kata Fahmi, cocok dengan presiden saja tidak cukup untuk menjabat sebagai Panglima TNI. Tapi harus memiliki loyalitas total kepada atasannya yakni presiden.
Dugaan loyalitas yang mendua, kata Fahmi, kerap dialamatkan kepada Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa. Ia mengatakan, seolah-olah ada pihak ketiga di antara Andika dan Jokowi.
"Pihak ketiga itu bisa jadi partai politik, ada pula garansi tokoh. Salah satunya mertua Andika yakni Pak AM Hendropriyono. Sekarang orang kalau melihat Pak Andika tidak pernah lepas bahwa ia menantu Pak AM Hendropriyono. Bila berbicara mengenai Andika, pasti langsung dikaitkan dengan mertuanya itu," kata dia.
Di sisi lain, sudah menjadi rumor lama bahwa Andika tidak cocok dengan Panglima TNI saat ini, Hadi Tjahjanto. Ketika dilakukan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada 4 Oktober 2021, Andika terlihat absen.
Perbedaan kebijakan di antara keduanya juga terlihat ketika menyikapi pengembangan Vaksin Nusantara. Mabes TNI menyebut penelitian Vaksin Nusantara bukan inisiatif mereka. Sedangkan, TNI AD malah memberikan tempat bagi vaksin COVID-19 yang diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu untuk dikembangkan.