Jakarta, IDN Times - Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI JakartaTahun 2022 yang diturunkan dari Rp4.641.854 menjadi Rp4.573.8454.
Penurunan UMP DKI tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dibacakan pada Selasa, (13/7/2022).
Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak putusan PTUN Jakarta tersebut. Pertama, tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan.
"Akibat adanya keputusan PTUN yang menurunkan UMP, mengakibatkan kekacauan dalam implementasinya di lapangan," ujar Winarso dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).
"Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta sudah selesai perundingan upahnya di masing-masing perusahaan dan tidak mungkin ada penurunan upah," lanjut dia.
Terhitung sejak Januri 2022, buruh sudah menerima upah sebesar Rp4.641.854. Oleh sebab itu, mereka dipastikan tidak akan terima jika tiba-tiba upahnya diturunkan sekitar Rp100.000 pada Agustus.
"Buruh akan semakin susah karena upahnya yang diturunkan. Selain itu, di seluruh dunia, tidak ada penurunan upah di tengah jalan. Kalau mau diputuskan oleh PTUN, seharusnya diputuskan pada Januari 2022, sebelum UMP 2022 diberlakukan," kata dia.
Kedua, KSPI sejak awal menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Keputusan PTUN juga dianggap membingungkan karena tidak menggunakan dasar UU 13 Nomor 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Jadi putusan ini cacat hukum karena dasarnya tidak jelas. Dia cacat hukum, maka KSPI menolak," kata Winarso.
Ketiga, menurutnya, wibawa Pemprov DKI tidak boleh kalah oleh kepentingan sesaat dari pengusaha yang melakukan perlawanan terhadap keputusan Gubernur mengenai UMP 2022.
Apabila hal tersebut tetap dijalankan, maka setiap keputusan pemerintah bisa saja terus digugat dan di PTUN-kan. Hal ini pun, katanya, menimbulkan ketidakpastian bagi buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Oleh sebab itu pihaknya mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan perlawanan dan mengajukan banding terhadap putusan PTUN tersebut.
Lebih lanjut, Partai Buruh akan mendukung semua langkah pekerja terhadap persoalan yang ada di DKI Jakarta. Partai Buruh bersama elemen serikat buruh dan serikat petani secara tegas menolak keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja termasuk aturan turunannya, salah satunya PP 36/2021.
"KSPI DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan melakukan perlawanan banding terhadap putusan PTUN. Bilamana Gubernur Anies tidak melakukan banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran," kata Winarso.
"KSPI mendesak Gubernur DKI untuk tidak menjalankan putusan PTUN dan tetap memberlakukan UMP yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1 persen," lanjut dia.