Kuasa Hukum Bantah Novel Baswedan Jadi Penghalang Kasusnya Terungkap

15 Mei 2018, 21:55 WIB

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Jakarta, IDN Times - Anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, M. Isnur membantah kliennya gak bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap eksekutor dan dalang di balik teror penyiraman air keras. Justru selama ini Novel sangat kooperatif dan aktif memberikan data dan informasi terkait kasus yang dialaminya.

Keterangan itu disampaikan Isnur ketika Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala berkunjung ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (15/5). Pertemuan dengan Meliala sekaligus dimanfaatkan oleh Novel untuk mengklarifikasi beberapa hal. Sebab, pernyataan Meliala di beberapa media justru semakin menyudutkan Novel.

"Pihak-pihak lain yang justru menuding Novel tidak kooperatif untuk menjelaskan siapa pelaku penyerangnya, kami ingatkan agar tidak menempatkan Novel dua kali sebagai korban," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada (19/2) lalu.

Lalu, informasi apa aja yang diklarifikasi Novel kepada Ombudsman? Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus teror terhadap penyidik senior KPK itu?

1. Kuasa hukum khawatir Novel Baswedan kembali dijadikan korban

Default Image IDN

Menurut Isnur, ada potensi kliennya justru kembali dijadikan korban oleh pihak-pihak tertentu. Padahal, ia sudah menjadi korban dari teror air keras yang nyaris membuat penglihatannya lumpuh.

Potensi itu terlihat dari pernyataan beberapa pihak, termasuk polisi dan Meliala sendiri yang justru menuding kasus Novel mandek karena ia dianggap gak bersikap kooperatif.

"Mengapa toh tidak terlalu bagus, karena itu diakibatkan belum tuntasnya pemberian keterangan. Itu kemudian yang disayangkan oleh pihak kepolisian. Andai saja semua pihak mau bekerja sama dan membantu polisi ya memang belum tentu akan terungkap siapa pelaku penyerangannya. Polisi pun mengaku memang belum bisa bekerja maksimal, karena belum cukupnya keterangan dari korban," ujar Meliala kepada IDN Times pada (14/2) lalu.

Dalam pertemuan itu, Novel menunjukkan sembilan dokumen. Sayangnya, judul dan pemberitaan yang ada malah menyebut hanya ada tiga lembar dokumen.

"Jadi, informasi itu yang kami curigai, kami khawatir ini kok seolah-olah korban yang kembali dikorbankan begitu," kata Isnur di gedung KPK siang tadi.

2. Ombudsman mengajukan enam pertanyaan kepada Novel Baswedan

Default Image IDN

Menurut Isnur, dalam pertemuan tadi di KPK, Ombudsman mengajukan enam pertanyaan kepada kliennya. Penyidik berusia 40 tahun itu lebih banyak menjawab dan memberikan data.

"Yang ditanyakan lebih kepada masalah prosedural dan administrasi," kata Isnur.

Prosedur yang dinilai Isnur gak dipenuhi polisi dalam proses penyelidikan antara lain Novel gak pernah menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkembangan Perkara). Dia juga gak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

"Dokumen itu baru-baru ini saja diserahkannya," tutur dia.

3. Novel berharap teror terhadap semua penyidik KPK diusut secara serius

Default Image IDN

Poin penting lainnya yang selalu disampaikan oleh Novel yakni teror terhadap penyidik lembaga anti rasuah lainnya. Ia mengakui teror gak cuma menghampiri dirinya, tapi juga ke penyidik lain.

Oleh sebab itu, ketika berkunjung ke kantor Komnas HAM, Novel turut meminta agar semua serangan terhadap para pegawai lembaga anti rasuah yang lain ikut diusut.

"Dengan Komnas HAM, saya juga menyampaikan serangan kepada orang-orang KPK itu banyak dan semua seharusnya diungkap dengan lugas. Tujuannya, pertama agar kita semua bisa memonitor perkembangan kasusnya, kedua untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang KPK di depan," kata Novel di gedung KPK.

Menurut Novel, teror terhadap penyidik KPK yang lain perlu untuk diungkap, agar mencegah ada upaya serupa yang dilakukan pihak tertentu. Novel juga menjelaskan kerja Komnas HAM dengan Ombudsman berbeda.

Komnas HAM, kata dia, lebih fokus kepada temuan fakta di lapangan. Sementara, fokus kerja Ombudsman lebih kepada adanya temuan pelanggaran administrasi. Namun, dalam kasus Novel, justru Ombudsman yang berinisiatif untuk melakukan pengecekan kalau telah terjadi pelanggaran administrasi. Biasanya, mereka bergerak berdasarkan laporan dari masyarakat.