Jakarta, IDN Times - DPR resmi mengesahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi Undang-Undang pada hari ini, Selasa (6/12/2022). Namun, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengatakan, pasal-pasal yang ada di dalamnya bermasalah dan bisa melanggengkan polisi untuk masuk ke ranah privat.
"Potensial, dia (polisi) akan masuk ke ranah privat, potensial akan mengganggu hal seperti ini dalam demokrasi," kata dia saat ditemui, Senin (5/12/2022).
Selain itu, pasal-pasal yang bermasalah di KUHP juga berpotensi akan mengganggu kerja-kerja jurnalistik ke depan serta menggangu orang-orang dengan pandangan tertentu.
Bukan hanya itu, kewenangan penentuan pidana juga nantinya akan ada di kepolisian.
"Akhirnya karena penyidikan di kepolisian, kepolisian ya tahu bersama. Bagaimana penyidikannya terbatas dan selama ini bagaimana terbukti praktinya banyak menyimpang belum lagi rekayasa," kata dia.
Dia berpandangan, seharusnya KUHP selama dirancang bisa dirumuskan dengan memahami bagaimana suara masyarakat, kepedihan, penderitaan dan kondisi yang ada.
"Itulah dalam konteks membuat undang-undang yang baik," katanya.
KUHP, kata dia, sangat jelas sekali mengganggu kebebasan berekspresi, karena praktik dalam pasal-pasal yang disajikan bermasalah dan malah menghidupkan lagi pasal kolonial.
"Tidak melihat wujud dalam prakteknya pasal-pasal yang disajikan masih banyak yang bermasalah, menghidupkan kembali pasal kolonial, mencerminkan pasal antidemokrasi," ujarnya.