KUPI, Momen Ulama Perempuan Suarakan Kesetaraan Gender

Dia mengatakan, para ulama perempuan telah berkiprah, berkontribusi dalam peradaban, pendidikan, pemberdayaan dengan melaksanakan kegiatan ibadah, pendidikan agama, pendidikan umum, dan menjadi pimpinan atau nyai di pesantren-pesantren yang tersebar di penjuru nusantara, serta terlibat dalam menghasilkan karya-karya bagi kemaslahatan umat.

Titi menegaskan, persoalan-persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia sepatutnya menjadi perhatian bersama baik oleh kalangan individu maupun lembaga atau komunitas, khususnya dalam penanganan persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri.

“Dalam upaya mempercepat perwujudan kelima arahan Presiden serta pengarusutamaan gender dan hak anak, banyak pihak telah kami sentuh dan gandeng, tidak saja Kementerian/Lembaga, namun juga termasuk organisasi keagamaan, organisasi perempuan, lembaga profesi, media massa dan dunia usaha. Penguatan sinergi dan kolaborasi diwujudkan dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara," kata Titi.

Titi menyampaikan, pemikiran dan rekomendasi yang dihasilkan dalam perhelatan KUPI ke-I tahun 2017 silam telah banyak mempengaruhi dan menginspirasi substansi dalam kebijakan pemerintah, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Lewat perhelatan KUPI ke-II ini, para ulama perempuan yang hadir dirasa dapat membantu mencarikan solusi atas persoalan pemberdayaan perempuan serta persoalan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan.

KemenPPPA mengharapkan KUPI dapat berperan dalam setidaknya lima hal, mulai dari pendukung yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan jalan yang berdasarkan pada ke-Tuhanan, keimanan, konstitusi.

Kemudian pembaharuan cara berfikir untuk penyelesaian masalah kesetaraan gender dan bagian penting dari penterjemah komitmen global ke dalam norma Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan rasa kebangsaan dan sebaliknya.

Selain itu juga jadi pelopor pembangunan pemberdayaan perempuan di berbagai tingkatan, serta komunikator antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

KUPI adalaha agenda yang merumuskan solusi terkait persoalan kemanusiaan, kebangsaan, keagamaan, dan lingkungan hidup.

Titi mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas keterlibatan serius KUPI dalam upaya menanggulangi persoalan-persoalan tersebut, khususnya peran para Ulama Perempuan.

“KUPI yang pada awalnya merupakan kegiatan sebuah kongres, dalam perjalanannya menjadi gerakan yang menghimpun individu dan lembaga yang meyakini bahwa nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan dengan pendekatan keadilan hakiki berdasarkan teks-teks keagamaan Islam yang rahmatan lil ‘alamin kini semakin berkembang dan memperlihatkan peranan strategisnya dalam membantu pembangunan bangsa Indonesia."

"KUPI dengan gerakannya telah berhasil menyatukan hidmah keulamaan perempuan dengan inisiatif-inisiatif komunitas dan lembaga yang bergerak pada pemberdayaan perempuan,” kata Titi.