Kutip Hasil Riset KPK, Mahfud: Korupsi Meningkat Setiap Jelang Pemilu
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, volume korupsi kerap meningkat jelang pemilu dan pilkada. Informasi itu ia baca dari hasil riset yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pola tersebut sudah terjadi, kata Mahfud, sejak 2003 lalu.
"Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK yang diumumkan beberapa waktu lalu, bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada," ungkap Mahfud di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/8/2023).
Berdasarkan hasil penelitian itu pula, kata Mahfud, korupsi besar terjadi pada 2003-2004, 2008-2009, 2014, 2018 dan 2019. "Mudah-mudahan (tingkat korupsi) menurun pada 2023. Ini hasil penelitian," tutur dia.
Namun, jelang Pemilu 2024, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap mega korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G senilai Rp8 triliun. Mantan menteri yakni Johnny G. Plate menjadi salah satu tersangka dalam proyek tersebut.
Ia menambahkan, ada perbedaan volume korupsi saat kepala daerah belum dipilih secara langsung dengan saat digelar pilkada. "Di mana akan digelar pilkada, di situ peningkatan korupsi terjadi. Berarti pemilu digelar seiring terjadinya korupsi terhadap keuangan negara," ujarnya.
Maka, kata Mahfud, tak heran bila jelang pemilu biasanya banyak penangkapan terjadi oleh penyidik KPK.
1. Mahfud ingatkan demokrasi akan menjadi liar bila tak ada nomokrasi
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi. Di sisi lain, kata Mahfud, demokrasi akan menjadi liar bila tidak ada nomokrasi atau prinsip kedaulatan hukum.
"Tidak bisa atas nama demokrasi lalu orang memecah-mecah kehidupan bangsa dan negara kita. Membuat fitnah, mencaci maki sesukanya. Semua itu dilakukan atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Ia kemudian meminta publik untuk mengingat kembali pesan para pendiri Indonesia. Mereka mengingatkan dalam mengelola Indonesia tidak cukup hanya bermodal demokrasi. Harus ada temannya yaitu nomokrasi.
"Oleh sebab itu ada kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Itu selalu beriringan di mana-mana. Maka, demokrasi akan kita kembangkan sebaik-baiknya, sedangkan nomokrasi akan kami tegakan selurus-lurusnya," tutur dia.