La Nyalla Mahmud Mattalitti Terpilih Jadi Ketua DPD RI 2019-2024

Setelah voting dan disahkan pada Sidang Paripurna, pimpinan DPD RI terpilih langsung ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan dilanjutkan penyerahan palu sidang secara simbolik dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih.

“Saya bersyukur pemilihan pimpinan DPD selesai dan berjalan demokratis. Mulai sekarang saya siap bekerja sama dengan pimpinan dan seluruh anggota untuk bersama-sama melanjutkan marwah DPD RI. Kita akan membangun soliditas lembaga dan bersinergi bersama membangun DPD RI yang memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah,” tutur La Nyalla Mattalitti dalam sambutan pertamanya sebagai Ketua DPD RI.

Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti mengatakan, demi mempertahankan capaian serta melakukan pembenahan dan meningkatkan mekanisme kerja, DPD RI harus membangun sinergi dengan daerah dan aktif dalam melihat permasalahan daerah.

“Bersinergi dan aktif melihat permasalahan daerah menjadi perhatian setiap anggota DPD RI baik sebagai representasi kelembagaan dan perseorangan. Selain itu, perlu juga membangun sinergi dengan lembaga MPR, DPR, eksekutif, dan lembaga lainnya. DPD harus berpihak kepada daerah dan hadir dalam setiap pengambilan keputusan di pusat yang berpihak kepada daerah. Saya mendorong DPD untuk mampu mewujudkan parlemen yang modern aspiratif dan transformatif,” tukas senator asal Jawa Timur tersebut.

Sebelumnya, Sidang Paripurna DPD RI mengesahkan jadwal acara Sidang DPD RI awal masa jabatan 2019-2024. Sidang Paripurna tersebut dipimpin senator dari DKI Sabam Sirait yang merupakan anggota tertua, dan senator dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani sebagai anggota termuda.

“Untuk memandu agenda dan kegiatan kita pada awal masa jabatan, sebelum alat-alat kelengkapan dibentuk, kita perlu menetapkan jadwal persidangan DPD awal masa jabatan,” ucap Jialyka.

Jialyka melanjutkan, Sidang Paripurna ke-2 ini ialah Sidang Paripurna yang diselenggarakan untuk mengawali tugas-tugas DPD RI selama periode 2019-2024. Semoga kelembagaan DPD RI dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah selama periode lima tahun ke depan.

”Kita juga berharap pada periode keempat ini hadirnya kelembagaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat lebih memberi arti bagi kepentingan masyarakat dan daerah,” tutur Jialyka.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 49 Peraturan DPD RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib, pemilihan pimpinan DPD RI dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah dan memperhatikan keterwakilan wilayah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Tata Tertib dimaksud, dalam hal tidak tercapainya musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan pemungutan suara. Adapun tahapan pemilihan pimpinan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Tata Tertib DPD.

Selain itu, berdasarkan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 49 Peraturan DPD RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib, pemilihan pimpinan DPD dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah dan memperhatikan keterwakilan wilayah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Tata Tertib dimaksud, dalam hal tidak tercapainya musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.

Adapun Pasal 33 ayat 1 Tatib DPD menyebutkan wilayah timur terdiri atas 17 provinsi. Ayat 2 menyebut wilayah timur dibagi dalam dua subwilayah, yaitu wilayah Timur I dan II. Ayat 3 menyebut wilayah timur I terdiri atas sembilan provinsi. Ayat 4 menyebut wilayah timur II terdiri dari delapan provinsi. Sementara Pasal 33 Ayat 5 menyebut wilayah barat terdiri atas 17 provinsi. Ayat 7 menyebut wilayah Barat I terdiri sembilan provinsi. Ayat 8 menyebut wilayah Barat II delapan provinsi.

Untuk di gugus Barat I yang terdiri dari Aceh hingga Bengkulu dilakukan pemilihan dengan hasil 22 suara untuk Sultan Bachtiar dan 12 suara untuk Leonardy Harmainy. Sementara zona Barat II terdiri dari 32 senator asal Lampung, Pulau Jawa, dan Bali, dalam persidangan subwilayah sepakat bulat mengusung La Nyalla Mahmud Mattalitti. 

Keputusan aklamasi untuk La Nyalla diambil karena dukungan kepadanya melebihi 60 persen sehingga sesuai tatib tidak diperlukan lagi vote suara. Adapun di Timur I, pemilihan dengan hasil 26 suara untuk Mahyudin dan 8 suara untuk Awang Ferdian. Di tempat subwilayah Timur II mengusung Nono Sampono secara aklamasi.