LaporCovid-19 Temukan Banyak Vaksin Booster Bocor ke Non-Nakes

13 Sep 2021, 15:56 WIB

ilustrasi vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Herka Yanis)

Jakarta, IDN Times - Organisasi pemantau wabah, LaporCovid-19 banyak menerima aduan dari sejumlah warga terkait penyalahgunaan vaksin penguat (booster) COVID-19. Vaksin yang seharusnya diterima oleh tenaga kesehatan itu malah bocor diberikan kepada warga biasa yang sudah menerima vaksinasi lengkap dua dosis. Padahal, mengutip data, cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia masih berjumlah 15 persen.

Salah satu tim advokasi LaporCovid-19, Hana Syakira menjelaskan, sepanjang Agustus 2021, ada 18 laporan kebocoran vaksin penguat COVID-19 yang diberikan kepada orang non-nakes. Dari 18 laporan itu, tersebar sembilan laporan berasal dari warga DKI Jakarta, empat laporan dari warga Jawa Timur, dua laporan dari warga Banten, dan sisanya masing-masing satu laporan dari Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur.

Hana yang menerima laporan dari warga menjelaskan, pemberian vaksin booster kepada warga non-nakes sudah tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

"Misalnya, ada warga yang melapor mengenai temannya yang nakes justru memberikan suntikan vaksin kepada non-nakes yang merupakan suaminya. Padahal, suaminya itu sudah vaksin dua kali," kata Hana membacakan laporan warga dari Jawa Timur yang diterima pada 24 Agustus 2021 lalu dan dikutip dari kanal YouTube LaporCovid-19, Senin (13/9/2021).

Ia juga menyebut pada 25 Agustus 2021 lalu, ada warga di DKI Jakarta yang menerima suntikan booster di Mabes Polri. Meski hal ini diklarifikasi bahwa vaksin booster itu diberi kepada tenaga nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan milik Polri.

"Orang tersebut diduga memiliki koneksi kepada penyelenggara vaksin," kata dia lagi.

Bahkan, kebocoran vaksin booster bagi tenaga nonnakes masih tetap terjadi pada September 2021. LaporCovid-19 memperkirakan hal ini bakal terus berlangsung bila tidak diambil tindakan tegas oleh pemerintah.

Apakah LaporCovid-19 pernah melaporkannya ke Kementerian Kesehatan?

1. Kemenkes tidak merespons laporan yang disampaikan oleh LaporCovid-19

Keluhan mengenai vaksinasi COVID-19 yang diterima oleh LaporCovid19 per Agustus 2021. (Tangkapan layar di YouTube LaporCovid19)

Sementara, relawan LaporCovid-19, Amanda Tan mengaku sudah pernah melaporkan temuan dari warga ke Kementerian Kesehatan. Sayangnya, Kemenkes tidak merespons. Amanda menyadari jumlah laporan kebocoran vaksin penguat lebih sedikit dibandingkan keluhan nakes yang belum mendapat dosis vaksin ketiga.

"Tetapi, kami tetap melapor karena itu kan bentuk penyelewengan dan korupsi. Mereka juga tidak secara gamblang menyampaikan ke kami apa yang bakal mereka (Kemenkes) lakukan terhadap temuan itu. Bahkan, sering kali tidak ada respons," kata Amanda di akun YouTube tersebut.

Di sisi lain, relawan LaporCovid-19 lainnya, Firdaus mengatakan, celah dari kebocoran vaksin booster ini karena momentumnya bersamaan dengan pemberian vaksin dosis ketiga bagi nakes atau bagi warga biasa yang sama sekali belum divaksinasi. Menurut ketentuan dari Kemenkes, vaksin penguat bagi nakes adalah merek Moderna. Sedangkan, merek yang sama dan vaksin dengan teknologi mRNA lainnya yaitu Pfizer juga sudah mulai didistribusikan ke warga biasa.

"Karena momentumnya bersamaan, akhirnya pemberian vaksin booster bagi nakes ini dinomorduakan. Masing-masing pemda ingin mengejar target pemberian vaksinasi, akhirnya vaksin diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tetapi, pemda akhirnya mengabaikan nakes yang seharusnya diberikan booster," tutur Firdaus di forum yang sama.

LaporCovid-19 mewanti-wanti kelompok yang berhak memperoleh booster saat ini hanya nakes, karena mereka menjadi garda terdepan menghadapi pasien COVID-19. Sedangkan, warga non-nakes baru dibolehkan booster vaksin pada 2022.

"Ini kan banyak penyelewengan vaksin karena di lapangan minim pengawasan," tutur dia lagi.

2. Rumah sakit swasta di Tangerang malah ikut melayani vaksin booster bagi non-nakes

LaporCovid19 menunjukkan flyer promosi pemberian vaksin booster bagi non-nakes dan dikenakan biaya (Tangkapan layar YouTube LaporCovid19)

Selain diberikan di tempat umum, vaksin booster ternyata juga diberikan secara terbuka di rumah sakit swasta. Sempat muncul flyer RS Mandala Royal di Tangerang yang melayani pemberian vaksin booster dengan merek Sinopharm dan berbayar. Di dalam brosur tertulis informasi vaksin booster tersebut dihargai Rp500 ribu per dosis.

CEO rumah sakit swasta tersebut, dr. Essy Osman mengatakan bahwa flyer yang sudah tersebar tersebut belum terealisasi dan masih dalam diskusi internal. Ia pun memohon maaf karena tidak tahu bahwa vaksin booster belum boleh diberikan bagi warga non-nakes.

Menurut Amanda, alasan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tidak masuk akal. Sebab, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran HK.02.01/I/ 1919 /2021 sejak Agustus lalu. Isi surat edaran itu menegaskan vaksin booster Moderna hanya untuk nakes.

"Kan sudah ada surat edaran dari Kemenkes yang menegaskan vaksin booster hanya untuk nakes. Selain itu, sisa vaksin lainnya diberikan kepada warga yang belum memperoleh vaksin," kata Amanda.

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat bisa memahami bahwa booster vaksin bagi warga non-nakes saat ini belum dibutuhkan.

3. TII soroti ketimpangan distribusi vaksin COVID-19

Ilustrasi vaksin COVID-19 untuk disuntikkan ke penerima vaksin. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Sementara, dalam observasi peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono, distribusi vaksin COVID-19 di Tanah Air dinilai tidak merata. Pemberian vaksin COVID-19 hanya tersedia di kota-kota besar saja.

"Pertanyaannya adalah bagaimana kegiatan vaksinasi yang ada di pelosok-pelosok? Apakah teman-teman yang ada di pelosok dan desa bisa dengan mudah memperoleh vaksin?" tanya Agus.

Ia juga menggarisbawahi bila pemerintah ingin memberikan vaksin booster maka seharusnya difokuskan bagi nakes saja. Pemerintah harus memastikan vaksin itu tidak bocor kepada pejabat publik atau keluarganya yang juga ingin melakukan booster.

"Kan sudah ada yang ketahuan mendapatkan vaksin ketiga, sementara ada juga yang belum dapat vaksin sama sekali," tutur dia lagi.

Ia menegaskan, tidak adil bila pejabat publik dan keluarganya malah sudah menerima vaksin booster. Di sisi lain, banyak warga yang harus antre untuk bisa menerima vaksin COVID-19 dosis pertama atau kedua.